Kadin DKI: Kenaikan BBM makin bebani pengusaha
Kamis, 20 Juni 2013 - 12:22 WIB
Kadin DKI: Kenaikan BBM makin bebani pengusaha
A
A
A
Sindonews.com - Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin) DKI Jakarta, Sarman Simanjorang memandang, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi semakin melengkapi beban pengusaha setelah sebelumnya diterpa kenaikan tarif dasar litrik (TDL) dan upah minimum provinsi (UMP).
"Dampak kenaikan BBM akan berpengaruh terhadap kelangsungan dunia usaha dan pertumbunan ekonomi Jakarta serta daya beli masyarakat," ujar Sarman dalam keterangan tertulisnya, Kamis (20/6/2013).
Bagi pelaku usaha, lanjut dia, dampak kenaikan BBM yang dirasakan adalah naiknya biaya produksi sekitar 15-20 persen dan biaya distribusi barang.
Menurut dia, ini kenyataan yang harus diterima setelah kenaikan UMP yang mencapai 44 persen dan kenaikan tarif listrik secara berkala yang akhir tahun ini akan mencapai 15 persen.
Besarnya biaya produksi, pendapatan, omset dan kualitas produksi yang menurun, Sarman mengatakan, kian melemahkan daya saing produk usaha kecil dan menengah (UKM) di Tanah Air dibanding dengan produk serupa yang notabene-nya merupakan produk impor yang sudah membanjiri pasar Jakarta.
"Jika kondisi ini dibiarkan tanpa adanya bantuan dari pemerintah, maka akan berdampak buruk bagi pelaku UKM," tegasnya.
"Dampak kenaikan BBM akan berpengaruh terhadap kelangsungan dunia usaha dan pertumbunan ekonomi Jakarta serta daya beli masyarakat," ujar Sarman dalam keterangan tertulisnya, Kamis (20/6/2013).
Bagi pelaku usaha, lanjut dia, dampak kenaikan BBM yang dirasakan adalah naiknya biaya produksi sekitar 15-20 persen dan biaya distribusi barang.
Menurut dia, ini kenyataan yang harus diterima setelah kenaikan UMP yang mencapai 44 persen dan kenaikan tarif listrik secara berkala yang akhir tahun ini akan mencapai 15 persen.
Besarnya biaya produksi, pendapatan, omset dan kualitas produksi yang menurun, Sarman mengatakan, kian melemahkan daya saing produk usaha kecil dan menengah (UKM) di Tanah Air dibanding dengan produk serupa yang notabene-nya merupakan produk impor yang sudah membanjiri pasar Jakarta.
"Jika kondisi ini dibiarkan tanpa adanya bantuan dari pemerintah, maka akan berdampak buruk bagi pelaku UKM," tegasnya.
(rna)
Lihat Juga :
