Calon penerima BLSM di Majalengka 99.579 RTSM
A
A
A
Sindonews.com - Sebanyak 99.579 Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat (Jabar) masuk dalam daftar calon penerima program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM).
Hal tersebut seperti diungkapkan Kepala Kantor Pos Majalengka, R Ilham Permono, Jumat (21/6/2013). Dia mengatakan, jumlah tersebut berdasarkan data yang diterima kantor pos dari pusat.
Dia menjelaskan, dalam program BLSM tersebut dimungkinkan adanya perbedaan jumlah dengan program sosial yang diterapkan pemerintah sebelumnya, seperti BLT.
"Itu data dari BPS. Yang Saya tahu, itu data terakhir berdasarkan hasil pendataan 2011. Adapun BLT, itu kan data 2008," kata Ilham.
Dia menjelaskan, mekanisme pengambilan BLSM tersebut, hampir sama dengan program-program sosial yang ditangani kantor pos sebelumnya. Bagi mereka yang menerima kartu BLSM, jelas dia, bisa mengambil langsung di kantor pos terdekat.
"Dari 26 kecematan yang ada di Kabupaten Majalengka, baru terdapat sebanyak 15 kantor pos. Nanti, bagi mereka yang di daerahnya tidak ada kantor pos, bisa mengambil ke kator pos terdekat dengan membawa kartu yang nanti kami bagikan menyusul," jelas dia.
Ketika disinggung terkait waktu pembagian BLSM tersebut, Ilham mengaku pihaknya masih menunggu pengumuman lebih lanjut. Selain itu, hingga hari ini pihaknya juga belum menerima kiriman kartu untuk para calon penerima BLSM tersebut.
"Ketika kartu datang, langsung kita distribusikan ke pos-pos yang ada di daerah untuk kemudian diserahkan kepada RTSM. Dan sampai hari ini (kemarin), kami belum menerima itu," papar dia.
"Adapun sarana dan prasarana untuk mendukung progarm itu, kami sudah siapkan, seperti halnya komputer dan peralatan untuk scan. Kami menyiapkan sebanyak lima unit komputer dan bisa ditambah jika dibutuhkan," imbuh Ilham.
Sementara, sebagaimana diberitkan sebelumnya, sejumlah kalangan menilai program BLSM lebih banyak sisi negatif dibandingkan positifnya. Selain akan berdampak terhadap menurunnya semangat masyaratak dalam berusaha, program BLSM juga dinilai rawan terhadap konflik yang dipicu kecemburuan ketika warga yang menerima dinilai salah sasaran.
Penolakan terhadap program BLSM tersebut salah satunya disampaikan oleh 16 Kepala Desa (Kades) di Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka. Para Kades yang tergabung dalam Paguyuban Kepala Desa se Kecamatan Jatiwangi tersebut menilai, alangkah baiknya konpensasi kenaikan BBM dialokasikan kepada program padat karya.
"Ketika nantinya proram BLSM tersebut diberlakukan, akan berdampak terhadap rakyat malas dalam melakukan usaha, karena terbiasa dengan menunggu bantuan. Dan itu adalah kecelakaan berat bagi hidup berbangsa dan bernegara," tegas Kades Jatisura, Kecamatan Jatiwangi, Gingi Syar Hasyim.
Hal tersebut seperti diungkapkan Kepala Kantor Pos Majalengka, R Ilham Permono, Jumat (21/6/2013). Dia mengatakan, jumlah tersebut berdasarkan data yang diterima kantor pos dari pusat.
Dia menjelaskan, dalam program BLSM tersebut dimungkinkan adanya perbedaan jumlah dengan program sosial yang diterapkan pemerintah sebelumnya, seperti BLT.
"Itu data dari BPS. Yang Saya tahu, itu data terakhir berdasarkan hasil pendataan 2011. Adapun BLT, itu kan data 2008," kata Ilham.
Dia menjelaskan, mekanisme pengambilan BLSM tersebut, hampir sama dengan program-program sosial yang ditangani kantor pos sebelumnya. Bagi mereka yang menerima kartu BLSM, jelas dia, bisa mengambil langsung di kantor pos terdekat.
"Dari 26 kecematan yang ada di Kabupaten Majalengka, baru terdapat sebanyak 15 kantor pos. Nanti, bagi mereka yang di daerahnya tidak ada kantor pos, bisa mengambil ke kator pos terdekat dengan membawa kartu yang nanti kami bagikan menyusul," jelas dia.
Ketika disinggung terkait waktu pembagian BLSM tersebut, Ilham mengaku pihaknya masih menunggu pengumuman lebih lanjut. Selain itu, hingga hari ini pihaknya juga belum menerima kiriman kartu untuk para calon penerima BLSM tersebut.
"Ketika kartu datang, langsung kita distribusikan ke pos-pos yang ada di daerah untuk kemudian diserahkan kepada RTSM. Dan sampai hari ini (kemarin), kami belum menerima itu," papar dia.
"Adapun sarana dan prasarana untuk mendukung progarm itu, kami sudah siapkan, seperti halnya komputer dan peralatan untuk scan. Kami menyiapkan sebanyak lima unit komputer dan bisa ditambah jika dibutuhkan," imbuh Ilham.
Sementara, sebagaimana diberitkan sebelumnya, sejumlah kalangan menilai program BLSM lebih banyak sisi negatif dibandingkan positifnya. Selain akan berdampak terhadap menurunnya semangat masyaratak dalam berusaha, program BLSM juga dinilai rawan terhadap konflik yang dipicu kecemburuan ketika warga yang menerima dinilai salah sasaran.
Penolakan terhadap program BLSM tersebut salah satunya disampaikan oleh 16 Kepala Desa (Kades) di Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka. Para Kades yang tergabung dalam Paguyuban Kepala Desa se Kecamatan Jatiwangi tersebut menilai, alangkah baiknya konpensasi kenaikan BBM dialokasikan kepada program padat karya.
"Ketika nantinya proram BLSM tersebut diberlakukan, akan berdampak terhadap rakyat malas dalam melakukan usaha, karena terbiasa dengan menunggu bantuan. Dan itu adalah kecelakaan berat bagi hidup berbangsa dan bernegara," tegas Kades Jatisura, Kecamatan Jatiwangi, Gingi Syar Hasyim.
(izz)