Jokowi: Operasi pasar DKI harus dikendalikan Pempus
Selasa, 02 Juli 2013 - 19:36 WIB
Jokowi: Operasi pasar DKI harus dikendalikan Pempus
A
A
A
Sindonews.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengaku satu-satunya cara untuk tetap mempertahankan daya beli warga Jakarta untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka adalah dengan melakukan operasi pasar.
"Ya operasi pasar dan itupun harus dikendalikan oleh pemerintah pusat, logikanya gitu, ya gak?" kata Joko Widodo di Balaikota, Jakarta Selasa (2/7/2013).
Untuk operasi pasar murah yang menyetok beras, kata dia, lembaga penyeimbang seperti Bulog sangat penting untuk kestabilan harga.
"Penting, itu sangat penting. Kalau hanya kita sendiri kan enggak bisa karena gempuran-gempuran dari luar, enggak mungkin. Kalau itu, nasional saya kira," tuturnya.
Jokowi menilai harus ada sinergi antara stakeholder yang ada agar mencapai kestabilan harga pasar yang memungkinkan masyarakat dapat mengaksesnya dengan harga yang stabil.
"Ya enggak mungkin dong, kalau kita apa beras kami gerojok, apa kalau yang lain tetap harga kanan kiri dan DKI tetap tinggi misalnya. Logikanya gimana? Ya bareng-bareng dong, Kalau Pemda mau ikut harus bersama-sama dong, gak mungkin sendiri," terangnya.
"Beras kalau di sini harga Rp1 juta, di Bekasi harga Rp500 ribu, orang berbondong-bondong ke sana. Enggak bisa itu," lanjutnya.
"Ya operasi pasar dan itupun harus dikendalikan oleh pemerintah pusat, logikanya gitu, ya gak?" kata Joko Widodo di Balaikota, Jakarta Selasa (2/7/2013).
Untuk operasi pasar murah yang menyetok beras, kata dia, lembaga penyeimbang seperti Bulog sangat penting untuk kestabilan harga.
"Penting, itu sangat penting. Kalau hanya kita sendiri kan enggak bisa karena gempuran-gempuran dari luar, enggak mungkin. Kalau itu, nasional saya kira," tuturnya.
Jokowi menilai harus ada sinergi antara stakeholder yang ada agar mencapai kestabilan harga pasar yang memungkinkan masyarakat dapat mengaksesnya dengan harga yang stabil.
"Ya enggak mungkin dong, kalau kita apa beras kami gerojok, apa kalau yang lain tetap harga kanan kiri dan DKI tetap tinggi misalnya. Logikanya gimana? Ya bareng-bareng dong, Kalau Pemda mau ikut harus bersama-sama dong, gak mungkin sendiri," terangnya.
"Beras kalau di sini harga Rp1 juta, di Bekasi harga Rp500 ribu, orang berbondong-bondong ke sana. Enggak bisa itu," lanjutnya.
(gpr)
Lihat Juga :
