Kontribusi pajak pemerintahan di DIY baru 8,18%
Senin, 08 Juli 2013 - 14:44 WIB
Kontribusi pajak pemerintahan di DIY baru 8,18%
A
A
A
Sindonews.com - Kontribusi sektor administrasi pemerintahan terhadap penerimaan pajak di DIY baru sekitar Rp144,06 miliar atau sekitar 8,18 persen.
Hal ini mendorong Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) DIY untuk lebih mengoptimalkan pajak dari sektor ini. "Capaian ini masih rendah, makanya akan kita optimalkan," kata Kakanwil DJP DIY, Rida Handanu, pada sosialisasi wajib pajak di aula kanwil DJP, Senin (8/7/2013).
Sosialisasi, ujar dia, diharapkan bisa memberikan pemahaman kepada para peserta khususnya bendahara untuk lebih memaknai hak dan kewajibannya. Sehingga, dengan cara seperti ini mereka akan lebih sadar dan patuh dalam membayar pajak.
Saat ini, kanwil DJP DIY mencatat ada Wajib pajak (WP) bendahara sebanyak 6.307 WP. Mereka yang memenuhi kewajibannya sebagai WP dengan menyetorkan pajak pada 2013 baru 3.121 wajib pajak. Sisanya belum ada kepastian.
"Ada yang proyeknya sudah selesai, tetapi mereka belum melaporkan pajaknya. Mestinya mereka melaporkan untuk dilakukan penghapusan," kata dia.
Pihaknya juga berharap penyerapan anggaran proyek dari setiap SKPD bisa ditingkatkan. Baik yang dibiayai melalui APBN maupun APBD. Pendapatan dari pungutan bendahara hanya bisa tergantung dari penggunaan anggaran.
Ketika banyak yang mencairkan di akhir tahun, pendapatan pajak juga akan dihitung pada akhir tahun. Kabid Hubungan Teknis dan Konsultasi kanwil DJP DIY, Witarto mengatakan, sampai Juli, pembayaran WP bendahara sudah mencapai Rp144,046 miliar.
Sektor ini menempati peringkat keempat dari penerimaan pajak DIY. Peringkat pertama berasal dari sektor jasa keuangan, diikuti sektor industri pengolahan dan disusul sektor perdagangan besar dan eceran.
Hingga awal Juli 2013, realisasi penerimaan sudah mencapai Rp1,147 triliun atau 33,62 persen dari target 2013 yang mencapai Rp3,411 triliun.
Hal ini mendorong Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) DIY untuk lebih mengoptimalkan pajak dari sektor ini. "Capaian ini masih rendah, makanya akan kita optimalkan," kata Kakanwil DJP DIY, Rida Handanu, pada sosialisasi wajib pajak di aula kanwil DJP, Senin (8/7/2013).
Sosialisasi, ujar dia, diharapkan bisa memberikan pemahaman kepada para peserta khususnya bendahara untuk lebih memaknai hak dan kewajibannya. Sehingga, dengan cara seperti ini mereka akan lebih sadar dan patuh dalam membayar pajak.
Saat ini, kanwil DJP DIY mencatat ada Wajib pajak (WP) bendahara sebanyak 6.307 WP. Mereka yang memenuhi kewajibannya sebagai WP dengan menyetorkan pajak pada 2013 baru 3.121 wajib pajak. Sisanya belum ada kepastian.
"Ada yang proyeknya sudah selesai, tetapi mereka belum melaporkan pajaknya. Mestinya mereka melaporkan untuk dilakukan penghapusan," kata dia.
Pihaknya juga berharap penyerapan anggaran proyek dari setiap SKPD bisa ditingkatkan. Baik yang dibiayai melalui APBN maupun APBD. Pendapatan dari pungutan bendahara hanya bisa tergantung dari penggunaan anggaran.
Ketika banyak yang mencairkan di akhir tahun, pendapatan pajak juga akan dihitung pada akhir tahun. Kabid Hubungan Teknis dan Konsultasi kanwil DJP DIY, Witarto mengatakan, sampai Juli, pembayaran WP bendahara sudah mencapai Rp144,046 miliar.
Sektor ini menempati peringkat keempat dari penerimaan pajak DIY. Peringkat pertama berasal dari sektor jasa keuangan, diikuti sektor industri pengolahan dan disusul sektor perdagangan besar dan eceran.
Hingga awal Juli 2013, realisasi penerimaan sudah mencapai Rp1,147 triliun atau 33,62 persen dari target 2013 yang mencapai Rp3,411 triliun.
(izz)
Lihat Juga :
