Pengusaha Jepang berharap pemotongan pajak

Sindonews.com - Kemenangan Perdana Menteri Shinzo Abe dalam pemilihan di parlemen kemarin, mengokohkan kekuasaan pemerintah Jepang dan memberinya kewenangan bebas melakukan reformasi ekonomi. Hal ini disambut baik para pemimpin bisnis Jepang yang memiliki banyak harapan atas perbaikan ekonomi.

Para pengusaha ingin Abe menggunakan kekuatan barunya memotong pajak perusahaan, kemudahan peraturan, melonggarkan hukum perburuhan, dan bergabung dengan kesepakatan perdagangan bebas internasional.

Mereka menyebut ini sebagai langkah paling menjanjikan untuk mendapatkan ekonomi terbesar ketiga di dunia itu kembali tumbuh, setelah dua dekade mengalami stagnasi.

"Kita perlu pada pijakan yang sama dengan pesaing di luar negeri," kata Norio Sasaki, wakil ketua dewan Toshiba Corp, pada pertemuan para pemimpin industri di Karuizawa, sebelah barat laut Tokyo, seperti dilansir Bloomberg, Kamis (22/7/2013).

"Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah untuk menghilangkan hambatan bea cukai, seperti melalui perjanjian Trans Pacific Partnership (TTP) dan pemotongan pajak perusahaan," tambahnya.

Yen dan saham di Jepang naik, setelah kemenangan pemilu Partai Demokrat Liberal (LDP), yang memberikan mayoritas suara di parlemen dan langsung memberikan Abe kekuatan untuk mendorong reformasi ekonomi dan deregulasi.

LDP dan koalisi mendapatkan setidaknya 74 dari 121 kursi yang diperebutkan pada 242 kursi majelis tinggi. Koalisi sekarang mengontrol kedua kamar legislatif, untuk pertama kalinya sejak 2007, dan tidak perlu menghadapi pemilihan umum selama tiga tahun.

Beban pajak perusahaan-perusahaan Jepang yang berinvestasi di dalam negeri, merupakan tertinggi kedua dari kelompok negara G7.

Menurut Departeman Keuangan, pajak penghasilan badan usaha di Jepang sebesar 35,6 persen, lebih tinggi dibandingkan China (25 persen) dan Singapura (17 persen). Sementara menurut data OECD (organisasi untuk kerja sama ekonomi dan pembangunan), hanya AS yang memiliki tingkat pajak lebih tertinggi sebesar 39,1 persen.

"Kami ingin pajak perusahaan sejalan dengan negara-negara lain," kata Hiroshi Tomono, ketua Federasi Besi dan Baja Jepang, yang merupakan presiden Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp.

Sebelumnya, Abe mengatakan dirinya ingin mendiskusikan pemotongan pajak penghasilan perusahaan, tanpa memberikan rincian sebelum pemilu.