Kelanjutan pembangunan underpass Pettarani belum pasti

Sindonews.com - Rencana pembangunan underpass (jalan bawah tanah) di Jalan Pettarani yang diproyeksikan tahun 2013 ini belum dapat dipastikan. Pemerintah pusat menolak mengeluarkan anggaran pembangunan tanpa hasil kajian efektivitas pelebaran jalan Pettarani.

Padahal sesuai rencana awal, untuk mengurai kemacetan parah yang terjadi di jalan nasional tersebut, BBPJN VI Makassar segera melengkapi pelebaran Jl AP Pettarani dengan underpass di dua tiitk masing-masing di persimpangan Jl Hertasning (depan DPRD Makassar) dan Jl Boulevard-Pettarani.

“Pertimbangannya jelas. Kalau dengan pelebaran saja, kemacetan sudah tidak terjadi untuk apa ada underpass. Makanya kajiannya akan kita lakukan setelah pelebaran Pettarani selesai September tahun ini,” ungkap Kepala Bidang Pelaksanaan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) VI Makassar Shafwan HR, seusai rapat kerja dengan Komisi D DPRD Sulsel, Senin (22/7/2013).

Saat ini Jl AP Pettarani memasuki pengerjaan pelebaran dari 20 meter menjadi 28 meter sehingga berubah dari enam menjadi delapan lajur. Jika proyek pelebaran selesai katanya, rambu-rambu lalu lintas juga akan dilengkapi, termasuk berkoordinasi dengan pihak Dinas Perhubungan Makassar dan Kapolrestabes Makassar untuk pelaksanaan bebas parkir di ruas tersebut.

Shafwan melanjutkan, jika semua langkah ini tidak terlalu efektif, maka pembangunan underpass yang dianggarkan sekira Rp100 miliar per satu under pass yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2013 melalui Kementerian Pekerjaan Umum segera dilaksanakan.

“Bukan hanya dari BBJN Makassar saja, tapi akan ada tim dari pusat yang akan turun langsung memantau. Jadi kita tunggu saja hasil kajiannya,” tandasnya.

Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi D Affandy Agusman Aris berjanji, jika hasil kajian itu telah selesai, maka pihaknya akan segera melakukan evaluasi. Sebab pertigaan Jalan Hertasing dan Jalan Boulevard adalah titik dengan arus lalu lintas sangat padat.

“Daerah ini kan kawasan bisnis dan permukiman tentu kepadatannya lebih tinggi. Tapi kita tunggu saja hasil kajian itu selesai,” katanya.

Sementara itu, Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia Lambang Basri mengatakan, pelebaran saja tidak akan cukup menampung jalur kendaraan yang berada di Pettranni. Sebab jalur ini juga mnejadi jalur utama kendaraan yang berasal dari Kabupaten Gowa mengarah ke Daya atau sebaliknya.

“Pelebaran masih akan jauh untuk mengatasi kemacetan. Kalau ada underpass akan ada pengurangan 10 persen lagi tingkat kemacetan karena ini merupakan underpass simpang, dimana hambatan samping akibat belokan terhapus,” katanya.