Menperin tolak beberkan perbedaan nilai aset Inalum
Selasa, 23 Juli 2013 - 10:42 WIB
Menperin tolak beberkan perbedaan nilai aset Inalum
A
A
A
Sindonews.com - Menteri Perindustrian (Menperin), MS Hidayat mengatakan bahwa pihaknya dan Nippon Asahan Alumina (NAA) masih berkomunikasi secara intensif terkait pengambilalihan Inalum yang sedianya akan dilakukan pada 1 November 2013.
"Per 1 November (2013), itu (Inalum) sudah kembali ke Indonesia," ujarnya di gedung Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa,(23/7/2013).
Hidayat enggan memberitahu berapa nilai perbedaan revaluasi aset antara Indonesia dan Jepang karena dia khawatir perundingan tidak berjalan efektif apabila dibeberkan saat ini.
"Kita sama-sama menghitung untuk ketemu lagi minggu depan tapi tidak mengumumkan berapa. Itu nanti strategi perundingannya tidak efektif," katanya.
Permasalahan siapa badan usaha milik negara (BUMN) yang akan mengambil alih, Hidayat tidak terlalu mempersoalkan. Menurut dia, yang menjadi fokus utama saat ini adalah pengambilalihan Inalum dari NAA.
"Bahwa nanti setelah dikuasai 100 persen ada arrangement lagi oleh pemerintah, Inalum-nya dimasukin BUMN yang lain, terus ada daerah minta porsi saham, itu urusan kita nanti belakangan," pungkasnya.
"Per 1 November (2013), itu (Inalum) sudah kembali ke Indonesia," ujarnya di gedung Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa,(23/7/2013).
Hidayat enggan memberitahu berapa nilai perbedaan revaluasi aset antara Indonesia dan Jepang karena dia khawatir perundingan tidak berjalan efektif apabila dibeberkan saat ini.
"Kita sama-sama menghitung untuk ketemu lagi minggu depan tapi tidak mengumumkan berapa. Itu nanti strategi perundingannya tidak efektif," katanya.
Permasalahan siapa badan usaha milik negara (BUMN) yang akan mengambil alih, Hidayat tidak terlalu mempersoalkan. Menurut dia, yang menjadi fokus utama saat ini adalah pengambilalihan Inalum dari NAA.
"Bahwa nanti setelah dikuasai 100 persen ada arrangement lagi oleh pemerintah, Inalum-nya dimasukin BUMN yang lain, terus ada daerah minta porsi saham, itu urusan kita nanti belakangan," pungkasnya.
(rna)
