Dibanding stimulus, ini saran Indef gairahkan ekonomi
Jum'at, 23 Agustus 2013 - 09:52 WIB
Dibanding stimulus, ini saran Indef gairahkan ekonomi
A
A
A
Sindonews.com - Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengatakan, daripada pemerintah memberikan stimulus fiskal untuk menggairahkan investasi dan perekonomian, lebih baik pemerintah memangkas birokrasi perizinan daerah.
Dia berpendapat, masalah perizinan tersebut hingga saat ini menjadi kendala tumbuhnya perekonomian di daerah. Enny menjelaskan, meski diberikan kemudahan berinvestasi tetapi karena perizinan di daerah dipersulit, maka investasi tidak akan berjalan walaupun pemerintah mengucurkan paket stimulus.
"Isu yang dilontarkan adalah insentif pajak, wax allowance dan tax holiday. Padahal problem utamanya orang tidak bisa berinvestasi karena perizinan daerah yang lama," ujar Enny kepada Sindonews, Kamis (22/8/2013) malam.
Dia mencontohkan, pengusaha yang mengajukan tawaran investasi kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) jumlahnya banyak, tetapi secara angka Pembentukan Modal Tetap Bruto hanya mencapai 4 persen walaupun yang mendapatkan persetujuan mencapai 30 persen.
"Padahal setelah disetujui BKPM, investor mengalami kesulitan dimana perizinan daerah berbelit, retribusi yang kebanyakan, dan infrastruktur yang kurang memadai," lanjutnya.
Oleh karena itu, Enny menilai bahwa stimulus yang dibutuhkan saat ini adalah menggalakkan belanja infrastruktur ketimbang paket stimulus ekonomi.
"Yang dibutuhkan adalah terobosan kebijakan dan anggaran infrastruktur, bukan insentif tadi. Pembangunan infrastruktur juga dapat dilakukan dengan skema public private partnership," pungkas Enny.
Seperti diketahui, pemerintah pada hari ini akan menyiapkan paket stimulus untuk mengatasi makin anjloknya nilai tukar rupiah dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) guna menjaga stabilitas keuangan.
Paket stimulus tersebut, diusahakan mampu menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk tidak menurun secara tajam. Selain itu, juga untuk mencegah terjadinya inflasi yang tidak dikehendaki.
Dia berpendapat, masalah perizinan tersebut hingga saat ini menjadi kendala tumbuhnya perekonomian di daerah. Enny menjelaskan, meski diberikan kemudahan berinvestasi tetapi karena perizinan di daerah dipersulit, maka investasi tidak akan berjalan walaupun pemerintah mengucurkan paket stimulus.
"Isu yang dilontarkan adalah insentif pajak, wax allowance dan tax holiday. Padahal problem utamanya orang tidak bisa berinvestasi karena perizinan daerah yang lama," ujar Enny kepada Sindonews, Kamis (22/8/2013) malam.
Dia mencontohkan, pengusaha yang mengajukan tawaran investasi kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) jumlahnya banyak, tetapi secara angka Pembentukan Modal Tetap Bruto hanya mencapai 4 persen walaupun yang mendapatkan persetujuan mencapai 30 persen.
"Padahal setelah disetujui BKPM, investor mengalami kesulitan dimana perizinan daerah berbelit, retribusi yang kebanyakan, dan infrastruktur yang kurang memadai," lanjutnya.
Oleh karena itu, Enny menilai bahwa stimulus yang dibutuhkan saat ini adalah menggalakkan belanja infrastruktur ketimbang paket stimulus ekonomi.
"Yang dibutuhkan adalah terobosan kebijakan dan anggaran infrastruktur, bukan insentif tadi. Pembangunan infrastruktur juga dapat dilakukan dengan skema public private partnership," pungkas Enny.
Seperti diketahui, pemerintah pada hari ini akan menyiapkan paket stimulus untuk mengatasi makin anjloknya nilai tukar rupiah dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) guna menjaga stabilitas keuangan.
Paket stimulus tersebut, diusahakan mampu menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk tidak menurun secara tajam. Selain itu, juga untuk mencegah terjadinya inflasi yang tidak dikehendaki.
(rna)
Lihat Juga :
