Pemerintah diminta genjot pembangunan kilang BBM
Selasa, 27 Agustus 2013 - 17:32 WIB
Pemerintah diminta genjot pembangunan kilang BBM
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah diminta bersinergi dengan PT Pertamina (persero) untuk mempercepat pembangunan kilang dalam rangka mengurangi impor Bahan Bakar Minyak (BBM).
Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Pri Agung Rakhmanto mengatakan, pembangunan kilang dinilai lebih efektif dibanding menggenjot bahan bakar nabati (BBN). Namun, diversifikasi BBM ke gas dan BBN secara masif juga dapat mengurangi impor BBM.
"Hanya saja, jumlah impor BBM yang dikurangi dari program itu tidak sebanyak pengurangan impor BBM dari pembangunan kilang baru," katanya, Selasa (27/8/2013).
Menurutnya, langkah mempercepat pembangunan kilang sangat diperlukan untuk menekan impor BBM. Pemerintah harus segera menyediakan insentif dan Pertamina yang melaksanakan.
"Jika secepatnya dilakukan maka dengan begitu ada manfaat yang lebih nyata bagi negara dan masyarakat. Apalagi didukung dengan masuknya Pertamina ke dalam 500 perusahaan terbaik versi Fortune," ujarnya.
Menurut dia, perlu langkah konkret untuk membangun infrastruktur, seperti kilang BBM ataupun infrastruktur penerima, transmisi, dan distribusi gas dalam rangka mendorong diversifikasi energi. Pasalnya permasalahan impor BBM tidak dapat diselesaikan secara parsial dengan pembatasan BBM.
"Saat ini energi fosil kan masih memiliki porsi 50 persen lebih dalam bauran energi primer yang digunakan," kata Pria Agung.
Disamping itu, dia juga menyarakan, maraknya pencurian minyak dan penyelundupan BBM pemerintah dapat kembali menaikkan harga untuk menekan markanya pencurian minyak.
Sekretaris Badan Pengatur Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Djoko Siswanto mengatakan, rencana mengoptimalkan BBN untuk mengurangi impor solar tidak akan mengganggu pasokan dalam negeri.
Karena, lanjut dia, jumlah impor solar yang dikurangi akan disesuaikan dengan jumlah BBN yang akan dicampur dengan solar.
"Dengan asumsi, kebutuhan solar 16 juta kiloliter tahun ini, dan mandatori penggunaan BBN 10 persen, maka setidaknya dapat mengurangi impor 1,6 juta kiloliter," kata dia.
Sementara, Anggota Komisi VII DPR RI, Satya W Yudha menyarakan agar pemerintah menambah infrastruktur kilang dalam negeri untuk menekan impor BBM khususnya untuk transportasi.
Menurut Satya, dengan adanya penambahan armada kilang baru, lanjutnya, setidaknya pemerintah hanya melakukan impor crude oil saja. Sehingga produk jadi BBM dapat diolah di dalam negeri.
"Ini salah satu cara mengatasi kebergantungan impor yang sifatnya jangka panjang. Jika lifting minyak berbanding terbalik dengan kebutuhan, maka jawabannya adalah dengan memanfaatkan crude impor dan mengoptimalkan ketersediaan kilang sehingga tidak membebani anggaran," tutup dia.
Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Pri Agung Rakhmanto mengatakan, pembangunan kilang dinilai lebih efektif dibanding menggenjot bahan bakar nabati (BBN). Namun, diversifikasi BBM ke gas dan BBN secara masif juga dapat mengurangi impor BBM.
"Hanya saja, jumlah impor BBM yang dikurangi dari program itu tidak sebanyak pengurangan impor BBM dari pembangunan kilang baru," katanya, Selasa (27/8/2013).
Menurutnya, langkah mempercepat pembangunan kilang sangat diperlukan untuk menekan impor BBM. Pemerintah harus segera menyediakan insentif dan Pertamina yang melaksanakan.
"Jika secepatnya dilakukan maka dengan begitu ada manfaat yang lebih nyata bagi negara dan masyarakat. Apalagi didukung dengan masuknya Pertamina ke dalam 500 perusahaan terbaik versi Fortune," ujarnya.
Menurut dia, perlu langkah konkret untuk membangun infrastruktur, seperti kilang BBM ataupun infrastruktur penerima, transmisi, dan distribusi gas dalam rangka mendorong diversifikasi energi. Pasalnya permasalahan impor BBM tidak dapat diselesaikan secara parsial dengan pembatasan BBM.
"Saat ini energi fosil kan masih memiliki porsi 50 persen lebih dalam bauran energi primer yang digunakan," kata Pria Agung.
Disamping itu, dia juga menyarakan, maraknya pencurian minyak dan penyelundupan BBM pemerintah dapat kembali menaikkan harga untuk menekan markanya pencurian minyak.
Sekretaris Badan Pengatur Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Djoko Siswanto mengatakan, rencana mengoptimalkan BBN untuk mengurangi impor solar tidak akan mengganggu pasokan dalam negeri.
Karena, lanjut dia, jumlah impor solar yang dikurangi akan disesuaikan dengan jumlah BBN yang akan dicampur dengan solar.
"Dengan asumsi, kebutuhan solar 16 juta kiloliter tahun ini, dan mandatori penggunaan BBN 10 persen, maka setidaknya dapat mengurangi impor 1,6 juta kiloliter," kata dia.
Sementara, Anggota Komisi VII DPR RI, Satya W Yudha menyarakan agar pemerintah menambah infrastruktur kilang dalam negeri untuk menekan impor BBM khususnya untuk transportasi.
Menurut Satya, dengan adanya penambahan armada kilang baru, lanjutnya, setidaknya pemerintah hanya melakukan impor crude oil saja. Sehingga produk jadi BBM dapat diolah di dalam negeri.
"Ini salah satu cara mengatasi kebergantungan impor yang sifatnya jangka panjang. Jika lifting minyak berbanding terbalik dengan kebutuhan, maka jawabannya adalah dengan memanfaatkan crude impor dan mengoptimalkan ketersediaan kilang sehingga tidak membebani anggaran," tutup dia.
(izz)
Lihat Juga :
