Anggaran KKP 2014 dipangkas jadi Rp5,6 triliun
Rabu, 04 September 2013 - 23:29 WIB
Anggaran KKP 2014 dipangkas jadi Rp5,6 triliun
A
A
A
Sindonews.com - Anggaran Belanja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 2014 mengalami penurunan signifikan dari Rp6,979,5 triliun pada APBN-P 2013 menjadi Rp5,601,5 triliun (RAPBN 2014).
Sementara anggaran belanja Negara direncanakan mencapai Rp1.816,7 triliun, naik 5,2 persen dari pagu belanja negara pada APBNP 2013 sebesar Rp1.726,2 triliun.
Koordinator KIARA, Abdul Halim mengatakan, pengurangan anggaran ini mencerminkan tak ada visi kelautan dalam pembangunan Indonesia, meski 70 persen wilayahnya adalah laut. Indikasi dari rencana belanja negara sebesar Rp1.816,7 triliun, terdiri atas belanja pemerintah pusat Rp1.230,3 triliun dan transfer ke daerah Rp586,4 triliun, sedangkan anggaran KKP hanya 0,308 persen.
Menurutnya dengan anggaran yang minim, upaya penyejahteraan masyarakat nelayan tradisional akan mengalami kendala. Apalagi, mengacu pada porsi anggaran KKP pada 2013, sebaran anggaran terbesar berada di pos program pengembangan dan pengelolaan perikanan tangkap (24,02 persen), disusul program pengembangan dan pengelolaan perikanan budidaya (17,37 persen), program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (11,51 persen), serta program pengelolaan sumber daya laut, pesisir dan pulau-pulau-pulau kecil (8,95 persen).
"Ironisnya, prioritas anggaran diarahkan semata untuk meningkatkan peningkatan produksi dan mengenyampingkan kesejahteraan manusianya. Hal ini bisa dilihat di kampung-kampung nelayan yang notabene dikenal sebagai kantong-kantong sumber daya ikan," ujar Abdul dalam keterangan tertulisnya, Rabu (4/9/2013).
Fakta lain, Pusat Data dan Informasi KIARA (Agustus 2013) mencatat dalam periode Januari-Juli 2013 sedikitnya 147 nelayan tradisional hilang dan meninggal dunia di laut. Data ini menunjukkan pembiaran negara atas warganya yang mempertaruhkan nyawa tanpa perlindungan sedikitpun. Potret ini terus memburuk dari tahun ke tahun. Mestinya ada pembenahan pelayanan hak dasar warga oleh Negara, termasuk kepada nelayan perempuan.
Sementara anggaran belanja Negara direncanakan mencapai Rp1.816,7 triliun, naik 5,2 persen dari pagu belanja negara pada APBNP 2013 sebesar Rp1.726,2 triliun.
Koordinator KIARA, Abdul Halim mengatakan, pengurangan anggaran ini mencerminkan tak ada visi kelautan dalam pembangunan Indonesia, meski 70 persen wilayahnya adalah laut. Indikasi dari rencana belanja negara sebesar Rp1.816,7 triliun, terdiri atas belanja pemerintah pusat Rp1.230,3 triliun dan transfer ke daerah Rp586,4 triliun, sedangkan anggaran KKP hanya 0,308 persen.
Menurutnya dengan anggaran yang minim, upaya penyejahteraan masyarakat nelayan tradisional akan mengalami kendala. Apalagi, mengacu pada porsi anggaran KKP pada 2013, sebaran anggaran terbesar berada di pos program pengembangan dan pengelolaan perikanan tangkap (24,02 persen), disusul program pengembangan dan pengelolaan perikanan budidaya (17,37 persen), program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (11,51 persen), serta program pengelolaan sumber daya laut, pesisir dan pulau-pulau-pulau kecil (8,95 persen).
"Ironisnya, prioritas anggaran diarahkan semata untuk meningkatkan peningkatan produksi dan mengenyampingkan kesejahteraan manusianya. Hal ini bisa dilihat di kampung-kampung nelayan yang notabene dikenal sebagai kantong-kantong sumber daya ikan," ujar Abdul dalam keterangan tertulisnya, Rabu (4/9/2013).
Fakta lain, Pusat Data dan Informasi KIARA (Agustus 2013) mencatat dalam periode Januari-Juli 2013 sedikitnya 147 nelayan tradisional hilang dan meninggal dunia di laut. Data ini menunjukkan pembiaran negara atas warganya yang mempertaruhkan nyawa tanpa perlindungan sedikitpun. Potret ini terus memburuk dari tahun ke tahun. Mestinya ada pembenahan pelayanan hak dasar warga oleh Negara, termasuk kepada nelayan perempuan.
(dmd)
