DPR desak aparat hukum investigasi kartel kedelai
Sabtu, 07 September 2013 - 10:42 WIB
DPR desak aparat hukum investigasi kartel kedelai
A
A
A
Sindonews.com - DPR RI mencium adanya motif kejahatan ekonomi di balik tingginya harga kedelai yang terjadi sekarang ini. Padahal, jika disikapi serius, importasi dan kebutuhan kedelai dapat dipenuhi dengan waktu yang relatif cepat.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo meminta Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, serta Kejaksaan Agung untuk meninvestigasi kejanggalan-kejanggalan di balik mahalnya harga kedelai.
"Saya mulai berpikir mahalnya harga kedelai adalah kejahatan ekonomi. Karenanya saya meminta KPPU masuk (investigasi), KPK masuk, Kepolisian masuk, dan Kejakgung juga masuk," ujarnya dalam diskusi Sindo Radio di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (7/9/2013).
Dia merasa heran dengan ulah pemerintah yang cenderung menunda-nunda importasi kedelai. Bahkan, Firman juga melihat penundaan tersebut adalah hal yang janggal.
"Ketika ada demo perajin tahu dan tempe, barulah pemerintah langsung rapat dan memutuskan untuk menambah impor kedelai," katanya.
Firman mengatakan, masalah mahalnya harga kedelai ini bisa cepat diatasi, bahkan dalam waktu sehari saja asal ada niat dari pemerintah dalam hal ini Presiden harus memiliki inisiatif memperbaiki mahalnya harga kedelai.
"Kalau pemerintah serius, Presiden tinggal panggil Menteri, dari Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, dan Menko Perekonomian untuk rapat lalu minta Bulog lakukan intervensi, 1x24 jam saya jamin selesai," pungkas politisi Golkar ini.
Seperti diberitakan sebelumnya, melemahnya nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) membuat harga kedelai yang diimpor semakin mahal. Pasalnya, sebanyak 90 persen kedelai yang digunakan para perajin tahu dan tempe saat ini masih impor dari AS.
Akibat rupiah terus melemah, harga kedelai yang mereka impor dari AS pun terpaksa mengalami kenaikan sejak beberapa pekan terakhir, dari mulai Rp7.200 per kilogram (kg), kini naik hingga melebihi Rp10.000 per kg. Bahkan harga kedelai di beberapa daerah sudah ada yang mendekati Rp11 ribu per kg.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo meminta Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, serta Kejaksaan Agung untuk meninvestigasi kejanggalan-kejanggalan di balik mahalnya harga kedelai.
"Saya mulai berpikir mahalnya harga kedelai adalah kejahatan ekonomi. Karenanya saya meminta KPPU masuk (investigasi), KPK masuk, Kepolisian masuk, dan Kejakgung juga masuk," ujarnya dalam diskusi Sindo Radio di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (7/9/2013).
Dia merasa heran dengan ulah pemerintah yang cenderung menunda-nunda importasi kedelai. Bahkan, Firman juga melihat penundaan tersebut adalah hal yang janggal.
"Ketika ada demo perajin tahu dan tempe, barulah pemerintah langsung rapat dan memutuskan untuk menambah impor kedelai," katanya.
Firman mengatakan, masalah mahalnya harga kedelai ini bisa cepat diatasi, bahkan dalam waktu sehari saja asal ada niat dari pemerintah dalam hal ini Presiden harus memiliki inisiatif memperbaiki mahalnya harga kedelai.
"Kalau pemerintah serius, Presiden tinggal panggil Menteri, dari Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, dan Menko Perekonomian untuk rapat lalu minta Bulog lakukan intervensi, 1x24 jam saya jamin selesai," pungkas politisi Golkar ini.
Seperti diberitakan sebelumnya, melemahnya nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) membuat harga kedelai yang diimpor semakin mahal. Pasalnya, sebanyak 90 persen kedelai yang digunakan para perajin tahu dan tempe saat ini masih impor dari AS.
Akibat rupiah terus melemah, harga kedelai yang mereka impor dari AS pun terpaksa mengalami kenaikan sejak beberapa pekan terakhir, dari mulai Rp7.200 per kilogram (kg), kini naik hingga melebihi Rp10.000 per kg. Bahkan harga kedelai di beberapa daerah sudah ada yang mendekati Rp11 ribu per kg.
(izz)
Lihat Juga :
