Pemerintah tegaskan kedelai tak akan disubsidi

Sindonews.com - Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Bambang Brodjonegoro menilai, wacana subsidi harga kedelai tidak mungkin dilakukan pemerintah karena harga ditentukan oleh pasar.

Pasalnya, Bambang merasa dengan dikenakannya mekanisme tarif impor dan pembebasan kuota, maka pasar yang akan menentukan harga kedelai dan tidak perlu disubsidi lagi oleh pemerintah.

"Kan sudah dilepas kuota impornya, jadi biar pasar yang menurunkan harga kedelai," ujarnya di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (10/9/2013).

Merespon tingginya harga kedelai yang telah menyentuh Rp10.000 per kg, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa menjanjikan penambahan suply kedelai di pasar dengan harapan dapat menekan harga kedelai yang kian melambung tinggi.

"Stok yang ada disalurkan segera untuk perajin tempe, dan sudah dibicarakan pada harga yang memang diserap perajin tahu tempe," kata Hatta..

Sebelumnya, Direktur Budidaya Kacang dan Umbi Kementerian Pertanian Maman Suherman mengaku sedang melihat kemungkinan pemberian subsidi pada harga kedelai. Akan tetapi hal tersebut masih terganjal masalah anggaran di Kementerian Keuangan.

"Kita sering mendiskusikan hal ini dengan Kementerian Keuangan tapi masih terkendala anggaran," ujar Maman baru-baru ini.

Maman berujar, subsidi yang dimaksud contohnya seperti penggunaan biaya tarif masuk dipindahkan pemerintah untuk dialokasikan kepada stabilisasi harga.

"Misalnya impor kedelai dikasih biaya tarif 5 persen jadinya dapat Rp500 miliar per 1 juta ton kedelai. Hasil tarif Rp500 miliar bisa digunakan untuk stabilisasi harga," jelas Maman.

Namun Maman menyebut ketentuan yang utama dari subsidi harga kedelai adalah pemerintah wajib menyediakan Cadangan Kedelai Nasional (CKN) terlebih dahulu.

"Rasio cadangan kedelai tidak harus 100 persen namun 5 sampai 10 persen juga bisa. Misalnya dari total 2,5 juta ton kebutuhan kedelai, ada CKN sebesar 100 ribu ton yang disediakan," terangnya.