Pembangunan rumah MBR terancam stagnan
Rabu, 11 September 2013 - 17:19 WIB
Pembangunan rumah MBR terancam stagnan
A
A
A
Sindonews.com - Pembangunan perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) terancam stagnan, setelah sejumlah developer mengeluhkan kenaikan biaya operasional akibat kenaikan BBM bersubsidi.
Saat ini, pembangunan rumah MBR melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) di patok pada harga maksimal Rp88 juta. Harga tersebut dinilai tidak sebanding dengan biaya operasional yang dikeluarkan developer akibat kenaikan harga bahan bangunan. Kenaikan harga besi berkisar sekitar 10 persen juga cukup memberatkan developer.
"Dengan harga maksimal Rp88 juta saja, keuntungan developer sekitar 5 persen. Apalagi setelah ada kenaikan harga bahan bangunan seperti besi dan semen. Margin kami terlalu sedikit," kata Ketua DPD Real Estate Indonesia (REI) Jabar, Yana Mulyana Suparjo pada pameran properti di Graha Manggala Siliwangi, Jalan Aceh, Kota Bandung, Rabu (11/9/2013).
Sementara, beban lainnya seperti pengurusan izin, tidak ada kemudahan perizinan dalam membangun rumah MBR. Izin membangun rumah tersebut malah disamakan dengan izin membangun rumah kelas lainnya. Tak urung, biaya operasional untuk rumah murah justru terus membengkak.
Atas kondisi tersebut, developer untuk MBR saat ini memilih menghentikan pembangunan rumah murah tersebut untuk sementara waktu. Saat ini, developer memilih menghabiskan stok yang ada. Developer lebih memilih menunggu ada kepastian atas patokan harga baru untuk rumah yang mendapat FLPP.
Saat ini, pembangunan rumah MBR melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) di patok pada harga maksimal Rp88 juta. Harga tersebut dinilai tidak sebanding dengan biaya operasional yang dikeluarkan developer akibat kenaikan harga bahan bangunan. Kenaikan harga besi berkisar sekitar 10 persen juga cukup memberatkan developer.
"Dengan harga maksimal Rp88 juta saja, keuntungan developer sekitar 5 persen. Apalagi setelah ada kenaikan harga bahan bangunan seperti besi dan semen. Margin kami terlalu sedikit," kata Ketua DPD Real Estate Indonesia (REI) Jabar, Yana Mulyana Suparjo pada pameran properti di Graha Manggala Siliwangi, Jalan Aceh, Kota Bandung, Rabu (11/9/2013).
Sementara, beban lainnya seperti pengurusan izin, tidak ada kemudahan perizinan dalam membangun rumah MBR. Izin membangun rumah tersebut malah disamakan dengan izin membangun rumah kelas lainnya. Tak urung, biaya operasional untuk rumah murah justru terus membengkak.
Atas kondisi tersebut, developer untuk MBR saat ini memilih menghentikan pembangunan rumah murah tersebut untuk sementara waktu. Saat ini, developer memilih menghabiskan stok yang ada. Developer lebih memilih menunggu ada kepastian atas patokan harga baru untuk rumah yang mendapat FLPP.
(izz)
Lihat Juga :
