DPR kritisi rencana beli peternakan sapi di Australia
Jum'at, 13 September 2013 - 15:07 WIB
DPR kritisi rencana beli peternakan sapi di Australia
A
A
A
Sindonews.com - Rencana Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang akan berinvestasi membeli peternakan sapi di Australia menunjukan bahwa pemerintah lebih serius dalam mendorong stabilisasi harga dibandingkan mendukung program swasembada daging sapi nasional (PSDS) 2014 berbasis produksi dalam negeri.
Padahal keberhasilan PSDS 2014 diharapkan tidak hanya dapat memberikan kontribusi terhadap ketahanan pangan nasional, tetapi juga peningkatan pendapatan dan kesejahteraan peternak serta pertumbuhan ekonomi nasional.
Anggota DPR RI Komisi IV Ma’mur Hasanuddin menyesalkan langkah sepihak Kementerian BUMN tersebut mengingat sebenaranya pengembangan daging sapi bisa dilakukan secara massif dan terintegrasi di dalam negeri.
"Ada baiknya saat ini pemerintah fokus dalam menyukseskan swasembada daging sapi nasional di tahun 2014 dengan mengembangkan peternakan sapi di dalam negeri karena sesungguhnya tidak ada hambatan teknis yang berarti jika pemerintah memiliki komitmen dalam mewujudkan itu," kata Ma'mur dalam rilisnya di Jakarta, Jumat (13/9/2013).
Tahun ini, rencananya ada dua BUMN akan menanamkan investasi lahan ternak sapi di Australia. Pemerintah menganggarkan dana sekitar Rp1-2 triliun untuk membeli saham lahan ternak sapi di sana.
Menurut dia, seharusnya pemerintah mendorong investasi sapi di dalam negeri karena akan memberikan multiplier effect yang luar biasa terhadap ekonomi nasional dan peternak lokal.
Ma’mur menambahkan, selama ini program swasembada sapi tidak dilakukan secara menyeluruh dan di dukung secara optimal dari lintas kementerian maupun pemangku kepentingan.
Padahal secara lahan, sumber daya manusia dan teknologi diseminasi sapi bisa dikembangkan di dalam negeri. Selama ini manajemen produksi tidak berjalan dengan optimal karena tidak adanya sistem yang terintegrasi antara hulu (produsen) dan hilir (pasar).
"Jika pemerintah merealisasikan rencana membeli peternakan di Australia, menunjukan bahwa pemerintah tidak memiliki visi yang kuat dalam membangun ketahanan pangan nasional berbasis produksi dalam negeri," tegasnya.
Dia menilai, sangat ironis langkah Kementerian BUMN, bukannya mengembangkan pertanian lokal dan mengundang investor asing ke Indonesia, justru lebih senang melakukan shortcut (jalan pintas) dengan membeli lahan peternakan di Australia yang tidak akan memberikan dampak kepada peternak lokal.
Sekedar catatan, dalam cetak biru PSDS 2014 terungkap bahwa dengan tambahan anggaran Rp10,65 triliun yang bersumber dari dana APBN dan APBD, Kementerian Pertanian akan mampu meningkatkan populasi sapi pada tahun 2014 sebanyak 14,23 juta ekor dari populasi pada tahun 2009 sebanyak 12,61 juta ekor.
Padahal keberhasilan PSDS 2014 diharapkan tidak hanya dapat memberikan kontribusi terhadap ketahanan pangan nasional, tetapi juga peningkatan pendapatan dan kesejahteraan peternak serta pertumbuhan ekonomi nasional.
Anggota DPR RI Komisi IV Ma’mur Hasanuddin menyesalkan langkah sepihak Kementerian BUMN tersebut mengingat sebenaranya pengembangan daging sapi bisa dilakukan secara massif dan terintegrasi di dalam negeri.
"Ada baiknya saat ini pemerintah fokus dalam menyukseskan swasembada daging sapi nasional di tahun 2014 dengan mengembangkan peternakan sapi di dalam negeri karena sesungguhnya tidak ada hambatan teknis yang berarti jika pemerintah memiliki komitmen dalam mewujudkan itu," kata Ma'mur dalam rilisnya di Jakarta, Jumat (13/9/2013).
Tahun ini, rencananya ada dua BUMN akan menanamkan investasi lahan ternak sapi di Australia. Pemerintah menganggarkan dana sekitar Rp1-2 triliun untuk membeli saham lahan ternak sapi di sana.
Menurut dia, seharusnya pemerintah mendorong investasi sapi di dalam negeri karena akan memberikan multiplier effect yang luar biasa terhadap ekonomi nasional dan peternak lokal.
Ma’mur menambahkan, selama ini program swasembada sapi tidak dilakukan secara menyeluruh dan di dukung secara optimal dari lintas kementerian maupun pemangku kepentingan.
Padahal secara lahan, sumber daya manusia dan teknologi diseminasi sapi bisa dikembangkan di dalam negeri. Selama ini manajemen produksi tidak berjalan dengan optimal karena tidak adanya sistem yang terintegrasi antara hulu (produsen) dan hilir (pasar).
"Jika pemerintah merealisasikan rencana membeli peternakan di Australia, menunjukan bahwa pemerintah tidak memiliki visi yang kuat dalam membangun ketahanan pangan nasional berbasis produksi dalam negeri," tegasnya.
Dia menilai, sangat ironis langkah Kementerian BUMN, bukannya mengembangkan pertanian lokal dan mengundang investor asing ke Indonesia, justru lebih senang melakukan shortcut (jalan pintas) dengan membeli lahan peternakan di Australia yang tidak akan memberikan dampak kepada peternak lokal.
Sekedar catatan, dalam cetak biru PSDS 2014 terungkap bahwa dengan tambahan anggaran Rp10,65 triliun yang bersumber dari dana APBN dan APBD, Kementerian Pertanian akan mampu meningkatkan populasi sapi pada tahun 2014 sebanyak 14,23 juta ekor dari populasi pada tahun 2009 sebanyak 12,61 juta ekor.
(rna)
Lihat Juga :
