BI: Lembaga keuangan nonbank perlu pengawasan serius
Senin, 14 Oktober 2013 - 15:11 WIB
BI: Lembaga keuangan nonbank perlu pengawasan serius
A
A
A
Sindonews.com - Lembaga keuangan nonbank mesti mendapat perhatian serius untuk menghindari terjadinya kejahatan keuangan seperti money laundry, agar sistem keuangan nasional lebih sehat.
Pengawasan terhadap transaksi lembaga keuangan nonbank seperti money changer, diharapkan menyehatkan sistem keuangan di Indonesia. Apalagi, penukaran mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) sangat sensitif terhadap gejolak ekonomi.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Wilayah VI Jabar dan Banten Dian Ediana Rae menuturkan, selain perbankan BI juga mengawasi secara ketat lembaga keuangan nonbank seperti money changer. Transaksi pada lembaga keuangan tersebut, ada beberapa yang dinilai cukup besar.
"Kami khawatir money changer menjadi lahan untuk pencucian uang (money laundry)," kata Dian di Bandung, Senin (14/10/2013).
Menurut dia, transaksi nonbank akan sulit terdeteksi apabila kebiasaan masyarakat Indonesia menggunakan uang cash, merupakan hasil konversi dari rupiah ke dolar AS. Uang cash dalam bentuk dolar AS semakin sedikit dan mudah dibawa.
Selama ini, lembaga keuangan nonbank hanya melakukan pelaporan atas transaksi yang telah berjalan. Akibatnya, pengawasan terhadap lembaga keuangan nonbank sulit dilakukan secara maksimal. Pengawasan terhadap lembaga keuangan nonbank diharapkan berperan dalam menyehatkan sistem keuangan. Terutama terhindar dari upaya kejahatan keuangan yang dilakukan secara terorganisir.
Selain lembaga keuangan nonbank, BI juga menekan legislator untuk mempercepat lahirnya UU yang membatasi transaksi tunai. Yaitu transaksi di atas Rp100 juta mesti menggunakan transaksi nontunai.
Selain mempermudah pengawasan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), aturan transaksi nontunai diharapkan meningkatkan aksesibiliti perbankan ke daerah.
Pengawasan terhadap transaksi lembaga keuangan nonbank seperti money changer, diharapkan menyehatkan sistem keuangan di Indonesia. Apalagi, penukaran mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) sangat sensitif terhadap gejolak ekonomi.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Wilayah VI Jabar dan Banten Dian Ediana Rae menuturkan, selain perbankan BI juga mengawasi secara ketat lembaga keuangan nonbank seperti money changer. Transaksi pada lembaga keuangan tersebut, ada beberapa yang dinilai cukup besar.
"Kami khawatir money changer menjadi lahan untuk pencucian uang (money laundry)," kata Dian di Bandung, Senin (14/10/2013).
Menurut dia, transaksi nonbank akan sulit terdeteksi apabila kebiasaan masyarakat Indonesia menggunakan uang cash, merupakan hasil konversi dari rupiah ke dolar AS. Uang cash dalam bentuk dolar AS semakin sedikit dan mudah dibawa.
Selama ini, lembaga keuangan nonbank hanya melakukan pelaporan atas transaksi yang telah berjalan. Akibatnya, pengawasan terhadap lembaga keuangan nonbank sulit dilakukan secara maksimal. Pengawasan terhadap lembaga keuangan nonbank diharapkan berperan dalam menyehatkan sistem keuangan. Terutama terhindar dari upaya kejahatan keuangan yang dilakukan secara terorganisir.
Selain lembaga keuangan nonbank, BI juga menekan legislator untuk mempercepat lahirnya UU yang membatasi transaksi tunai. Yaitu transaksi di atas Rp100 juta mesti menggunakan transaksi nontunai.
Selain mempermudah pengawasan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), aturan transaksi nontunai diharapkan meningkatkan aksesibiliti perbankan ke daerah.
(izz)
Lihat Juga :
