Kemungkinan pemerintah batal bawa Inalum ke arbitrase
Jum'at, 18 Oktober 2013 - 20:13 WIB
Kemungkinan pemerintah batal bawa Inalum ke arbitrase
A
A
A
Sindonews.com - Menteri Perindustrian (Menperin), MS Hidayat memberikan sedikit bocoran mengenai rencana pengambilalihan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) pada akhir Oktober ini.
Dia mengatakan, kemungkinan besar perbedaan nilai buku antara pemerintah Indonesia dan Nippon Asahan Aluminium (NAA) akan disepakati tanpa membawa perbedaan tersebut ke arbitrase internasional.
Total perbedaan nilai buku tersebut sebesar USD202 miliar dengan rician USD626 miliar versi NAA dan USD424 miliar versi angka yang diajukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
"Hampir diputuskan tanpa arbitrase. Dengan begitu di akhir bulan akan langsung kembali kepada Indonesia dan secara teknis saham Indonesia yang tadinya 42 persen akan menjadi 100 persen," ujar Hidayat di Gedung Kementerian Perindustrian, Jakarta, Jumat (18/10/2013).
Hidayat beralasan membawa perbedaan nilai buku ke Arbitrase Internasional akan berisiko membuat perbedaan nilai buku semakin bengkak secara total.
"Ada ketidakpastian apabila kita bawa ke arbitrase internasional. Kalau pakai arbitrase, kita hitung dua-duanya pasti mahal, belum lagi membayar lawyer (pengacara) nya. Bisa melebihi USD700 miliar," lanjutnya.
Namun Hidayat melanjutkan bahwa hal tersebut belum final. Dia bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa akan menghadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Senin pekan depan, dan Komisi VI DPR pada hari berikutnya untuk berkonsultasi lebih lanjut.
"Senin saya dan Pak Hatta akan menghadap Presiden, Selasanya akan bertemu DPR bahas ini," pungkasnya.
Dia mengatakan, kemungkinan besar perbedaan nilai buku antara pemerintah Indonesia dan Nippon Asahan Aluminium (NAA) akan disepakati tanpa membawa perbedaan tersebut ke arbitrase internasional.
Total perbedaan nilai buku tersebut sebesar USD202 miliar dengan rician USD626 miliar versi NAA dan USD424 miliar versi angka yang diajukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
"Hampir diputuskan tanpa arbitrase. Dengan begitu di akhir bulan akan langsung kembali kepada Indonesia dan secara teknis saham Indonesia yang tadinya 42 persen akan menjadi 100 persen," ujar Hidayat di Gedung Kementerian Perindustrian, Jakarta, Jumat (18/10/2013).
Hidayat beralasan membawa perbedaan nilai buku ke Arbitrase Internasional akan berisiko membuat perbedaan nilai buku semakin bengkak secara total.
"Ada ketidakpastian apabila kita bawa ke arbitrase internasional. Kalau pakai arbitrase, kita hitung dua-duanya pasti mahal, belum lagi membayar lawyer (pengacara) nya. Bisa melebihi USD700 miliar," lanjutnya.
Namun Hidayat melanjutkan bahwa hal tersebut belum final. Dia bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa akan menghadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Senin pekan depan, dan Komisi VI DPR pada hari berikutnya untuk berkonsultasi lebih lanjut.
"Senin saya dan Pak Hatta akan menghadap Presiden, Selasanya akan bertemu DPR bahas ini," pungkasnya.
(izz)
Lihat Juga :
