SKK Migas: Penerapan open access lebih efisien
SKK Migas: Penerapan open access lebih efisien
A
A
A
Sindonews.com - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengungkapkan, penerapan pemakaian bersama (open access) pipa gas akan memberikan keuntungan karena menekan harga gas di konsumen akhir.
Deputi Pengendalian Komersial SKK Migas Widhyawan Prawiraatmadja mengatakan, penerapan open access akan membuat bisnis gas lebih efisien dibanding harus membangun pipa baru.
"Jika ada open access, maka bisa lebih efisien dibanding harus bangun pipa baru," katanya di Jakarta, Senin (21/10/2013).
Pembangunan pipa baru, lanjutnya, bisa dengan sistem dedicated hulu. Artinya, dibangun kontraktor kontrak kerja sama (KKKS). Biaya pembangunan pipa dengan skema dedicated hulu akan dikembalikan melalui cost recovery.
Sistem kedua adalah dedicated hilir, yang berarti dibangun pihak ketiga atau pembelinya. "Dua sistem ini akan meningkatkan harga gas di konsumen," katanya.
Namun, open access akan menyebabkan pengaliran gas hanya membayar ongkos angkut (toll fee) yang ditentukan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Dengan demikian, biayanya tidak akan semahal jika membuat pipa baru.
Widhyawan juga mengatakan, pihaknya berkepentingan memonetisasi gas bumi yang memerlukan pipa untuk disalurkan ke konsumen akhir.
Sesuai Permen ESDM 19/2009, skema open access sudah diterapkan Oktober 2011, namun Kementerian ESDM memperpanjangnya hingga Oktober 2013. Sebelumnya, Kepala BPH Migas Andy N Sommeng mengatakan, kebijakan open access akan menguntungkan semua pihak karena bisnis berjalan adil dan akuntabel.
Sementara praktisi Badan Usaha Miliki Negara (BUMN) Muhammad Said Didu menduga, dibalik berbagai tekanan yang terus dilakukan oleh sejumlah pihak, sebenarnya terdapat kepentingan sekelompok pengusaha gas untuk memanfaatkan fasilitas milik BUMN.
"Pelaksanaan open access pipa itu hanya akan menguntungkan para trader dan broker gas. Pemerintah jangan sampai kalah oleh tekanan para trader dengan mengorbankan PGN (pemilik pipa) sebagai aset BUMN yang sangat strategis," jelas Said dalam rilisnya di Jakarta, Minggu (20/10/2013).
Deputi Pengendalian Komersial SKK Migas Widhyawan Prawiraatmadja mengatakan, penerapan open access akan membuat bisnis gas lebih efisien dibanding harus membangun pipa baru.
"Jika ada open access, maka bisa lebih efisien dibanding harus bangun pipa baru," katanya di Jakarta, Senin (21/10/2013).
Pembangunan pipa baru, lanjutnya, bisa dengan sistem dedicated hulu. Artinya, dibangun kontraktor kontrak kerja sama (KKKS). Biaya pembangunan pipa dengan skema dedicated hulu akan dikembalikan melalui cost recovery.
Sistem kedua adalah dedicated hilir, yang berarti dibangun pihak ketiga atau pembelinya. "Dua sistem ini akan meningkatkan harga gas di konsumen," katanya.
Namun, open access akan menyebabkan pengaliran gas hanya membayar ongkos angkut (toll fee) yang ditentukan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Dengan demikian, biayanya tidak akan semahal jika membuat pipa baru.
Widhyawan juga mengatakan, pihaknya berkepentingan memonetisasi gas bumi yang memerlukan pipa untuk disalurkan ke konsumen akhir.
Sesuai Permen ESDM 19/2009, skema open access sudah diterapkan Oktober 2011, namun Kementerian ESDM memperpanjangnya hingga Oktober 2013. Sebelumnya, Kepala BPH Migas Andy N Sommeng mengatakan, kebijakan open access akan menguntungkan semua pihak karena bisnis berjalan adil dan akuntabel.
Sementara praktisi Badan Usaha Miliki Negara (BUMN) Muhammad Said Didu menduga, dibalik berbagai tekanan yang terus dilakukan oleh sejumlah pihak, sebenarnya terdapat kepentingan sekelompok pengusaha gas untuk memanfaatkan fasilitas milik BUMN.
"Pelaksanaan open access pipa itu hanya akan menguntungkan para trader dan broker gas. Pemerintah jangan sampai kalah oleh tekanan para trader dengan mengorbankan PGN (pemilik pipa) sebagai aset BUMN yang sangat strategis," jelas Said dalam rilisnya di Jakarta, Minggu (20/10/2013).
(rna)
Explore More