Biaya akuisisi disetujui, Inalum jadi BUMN

Sindonews.com - Komisi VI DPR RI akhirnya menyetujui anggaran pengambilalihan (akuisisi) Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) dari perusahaan Jepang, yaitu Nippon Asahan Aluminium (NAA) sebesar USD558 miliar.

Ketua Komisi VI Airlangga Hartarto mengatakan, Komisi VI menyetujui pembayaran langsung sesuai Master Agreement dan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku.

Airlangga juga memastikan bahwa pemerintah RI mendapatkan porsi saham 70 persen, sedangkan Pemerintah Provinsi dan 10 Kabupaten maupun Kotamadya di Sumatera Utara mendapatkan 30 persen saham.

"Komisi VI juga menerima Provinsi Sumut dan 10 persen daerah Kabupaten/Kotamadya di sekitar Danau Toba dan daerah sekitar Sungai Asahan untuk partisipasi memiliki Inalum dengan catatan kepemilikian saham RI dipertahankan minimal 70 persen," terang Airlangga dalam Rapat Kerja (Raker) DPR dengan sejumlah menteri terkait, Selasa (22/10/2013) malam.

Menteri Perindustrian MS Hidayat mengucapkan apresiasinya atas dukungan Komisi VI, sehingga kesepakatan pengambilalihan Inalum dapat dilaksanakan tepat waktu.

"Saya juga berharap di sana dapat dijadikan cluster industri," terang Hidayat.

Sedangkan Menteri BUMN Dahlan Iskan menyebut, pengambilalihan Inalum merupakan sejarah selama 30 tahun. "Terima kasih juga kepada pak Hidayat sebagai ketua tim perundingan pengambilalihan Inalum," kata Dahlan.

Penandatanganan pengakhiran kerja sama antara NAA dengan pemerintah Indonesia akan dilaksanakan tanggal 25 Oktober, dan pembayaran Inalum akan dilakukan tanggal 1 November. Dengan demikian, Inalum akan menjadi PT Inalum (Persero) (BUMN)," pungkasnya.