Ini tanggapan semua fraksi DPR tentang RAPBN 2014
Ini tanggapan semua fraksi DPR tentang RAPBN 2014
A
A
A
Sindonews.com - Ketua Badan Anggaran DPR RI, Ahmadi Noor Supit memberikan pandangan fraksi-fraksi yang ada di DPR mengenai asumsi makro RAPBN 2014.
Menurutnya, Fraksi PDIP berpendapat bahwa pemerintah harus mengendalikan subsidi Bahan Bakar Minya (BBM) bersubsidi yang sudah ditetapkan 48 juta kiloliter.
"Sedangkan PKS menyebut koreksi pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi dari 6,4 persen menjadi 6 persen menunjukkan kelemahan perencanaan pemerintah," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (25/10/2013).
Sementara, Gerindra mengatakan bahwa RUU APBN 2014 belum memenuhi harapan mengedepankan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan pembangunan dengan semangat pro poor, pro job, dan pro growth.
"Hanura berpendapat pemerintah harus fokus memanfaatkan potensi pertumbuhan ekonomi seperti pertanian, perikanan, pariwisata, dan infrastruktur," lanjutnya.
Sedangkan Fraksi PKB mendukung pemerintah dalam rangka efisiensi dan efektifitas belanja kementerian dengan sistem reward and punishment.
"Fraksi PAN meminta agar pemerintah lebih tegas dalam menentukan angka cost rexovery dan lifting migas," tukasnya.
Ahmadi mengatakan, Fraksi PPP meminta pemerintah perbaiki tata kelola Sumber Daya Alam (SDA), baik melalui renegosiasi kontrak karya pertambangan, reformasi regulasi, dan perciptaan iklim investasi yang sehat.
"Golkar meminta agar pemerintah menjaga rasio utang terhadap PDB utamanya utang luar negeri," tegas Ahmadi.
Sedangkan Partai Demokrat meminta agar pemerintah mengubah kebijakan subsidi harga menjadi subsidi tepat sasaran. Sehingga alokasi anggaran subsidi untuk meringankan beban masyarakat.
Menurutnya, Fraksi PDIP berpendapat bahwa pemerintah harus mengendalikan subsidi Bahan Bakar Minya (BBM) bersubsidi yang sudah ditetapkan 48 juta kiloliter.
"Sedangkan PKS menyebut koreksi pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi dari 6,4 persen menjadi 6 persen menunjukkan kelemahan perencanaan pemerintah," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (25/10/2013).
Sementara, Gerindra mengatakan bahwa RUU APBN 2014 belum memenuhi harapan mengedepankan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan pembangunan dengan semangat pro poor, pro job, dan pro growth.
"Hanura berpendapat pemerintah harus fokus memanfaatkan potensi pertumbuhan ekonomi seperti pertanian, perikanan, pariwisata, dan infrastruktur," lanjutnya.
Sedangkan Fraksi PKB mendukung pemerintah dalam rangka efisiensi dan efektifitas belanja kementerian dengan sistem reward and punishment.
"Fraksi PAN meminta agar pemerintah lebih tegas dalam menentukan angka cost rexovery dan lifting migas," tukasnya.
Ahmadi mengatakan, Fraksi PPP meminta pemerintah perbaiki tata kelola Sumber Daya Alam (SDA), baik melalui renegosiasi kontrak karya pertambangan, reformasi regulasi, dan perciptaan iklim investasi yang sehat.
"Golkar meminta agar pemerintah menjaga rasio utang terhadap PDB utamanya utang luar negeri," tegas Ahmadi.
Sedangkan Partai Demokrat meminta agar pemerintah mengubah kebijakan subsidi harga menjadi subsidi tepat sasaran. Sehingga alokasi anggaran subsidi untuk meringankan beban masyarakat.
(izz)
Explore More