Fasilitas pesawat first class menteri dicabut 2014
Jum'at, 25 Oktober 2013 - 14:42 WIB
Fasilitas pesawat first class menteri dicabut 2014
A
A
A
Sindonews.com - Menteri Keuangan M Chatib Basri mengaku dirinya serius akan menekan belanja Pemerintah di 2014 mendatang. Pemotongan itu antara lain dari 'turun kelas'nya fasilitas penerbangan para Menteri dimana fasilitas first class akan dicabut dan diganti business class setara dengan Dirjen (Eselon I).
Bahkan dalam penerbangan jauh, para Menteri akan duduk bersama para Direktur (Eselon II) sebagai bentuk penghematan belanja. "Mereka juga akan sama dengan eselon II dalam perjalanan yang panjang ke depannya," ujar Chatib di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (25/10/2013).
Kendati demikian, Chatib mengaku belum bisa memberitahu berapa angka pemotongan belanja dari anggaran perjalanan tersebut. "Nanti setelah semua selesai pasti akan saya sampaikan. Tapi yang jelas angka potongannya signifikan," lanjutnya.
Di kesempatan yang sama, Dirjen Anggaran Askolani juga belum bisa menyebut secara rinci berapa potongan belanja berupa perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil (PNS) ini.
"Belum tahu karena kita kan harus melihat kebutuhan satu persatu, karena ada yang memang kita butuhkan seperti Inspektorat Jenderal kan butuh untuk inspeksi ke daerah. Makanya sesuaikan dengan institusinya," katanya.
Bahkan dalam penerbangan jauh, para Menteri akan duduk bersama para Direktur (Eselon II) sebagai bentuk penghematan belanja. "Mereka juga akan sama dengan eselon II dalam perjalanan yang panjang ke depannya," ujar Chatib di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (25/10/2013).
Kendati demikian, Chatib mengaku belum bisa memberitahu berapa angka pemotongan belanja dari anggaran perjalanan tersebut. "Nanti setelah semua selesai pasti akan saya sampaikan. Tapi yang jelas angka potongannya signifikan," lanjutnya.
Di kesempatan yang sama, Dirjen Anggaran Askolani juga belum bisa menyebut secara rinci berapa potongan belanja berupa perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil (PNS) ini.
"Belum tahu karena kita kan harus melihat kebutuhan satu persatu, karena ada yang memang kita butuhkan seperti Inspektorat Jenderal kan butuh untuk inspeksi ke daerah. Makanya sesuaikan dengan institusinya," katanya.
(gpr)
