Pemerintah klaim mampu kelola utang dengan baik
Senin, 28 Oktober 2013 - 10:26 WIB
Pemerintah klaim mampu kelola utang dengan baik
A
A
A
Sindonews.com - Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terus berkomitmen agar Indonesia lebih mandiri dan utang terkelola dengan baik. Hal itu ditunjukkan dengan berulang kali memberikan arahan agar dibatasi dan dihindari penggunaan pinjaman luar negeri terhadap proyek-proyek yang diminati BUMN, swasta dalam dan luar negeri.
“Jadi, tidak perlu dibiayai APBN apalagi utang luar negeri karena bisa dilakukan melalui investasi public private investment atau investasi murni swasta,” jelas Dipo dilansir daei situs Setkab, Senin (28/10/2013).
Ia juga mengungkapkan, di bawah kepemimpinan Presiden SBY, telah dibentuk Direktoran Jendral Pengelolaan Utang Negara pada 2007, dengan tugas utama memastikan utang luar negeri terkendali dan terkelola secara baik.
Menurut Dipo, sebagai Sekretaris Kabinet, ia juga telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor: SE-592/seskab/XI/2012 yang mengingatkan tentang Pembatasan Pinjaman Luar Negeri.
“SE-592 ini untuk membatasi pengajuan program/proyek dengan pinjaman luar negeri, termasuk hibah dengan commitment fee yang dapat membebani APBN/APBD,” ungkap Dipo.
Dipo menjelaskan, saat ini pengkajian dan pembatasan usulan program/proyek yang tertuang dalam Blue-Book dilakukan secara ketat untuk membatasi hutang luar negeri. Selain itu, walau masih terbatas, pengadaan alat utama sistem persenjataan (Alusista) TNI dan Polri juga diprioritaskan melalui industri strategis dengan pembiayaan dalam negeri.
“Pembelian melalui off-set, kita beli produk asing, dan asing beli produk kita. Dengan ini juga, kita mengurangi praktek mark up pengadaan alutsista,” tukas Dipo.
“Jadi, tidak perlu dibiayai APBN apalagi utang luar negeri karena bisa dilakukan melalui investasi public private investment atau investasi murni swasta,” jelas Dipo dilansir daei situs Setkab, Senin (28/10/2013).
Ia juga mengungkapkan, di bawah kepemimpinan Presiden SBY, telah dibentuk Direktoran Jendral Pengelolaan Utang Negara pada 2007, dengan tugas utama memastikan utang luar negeri terkendali dan terkelola secara baik.
Menurut Dipo, sebagai Sekretaris Kabinet, ia juga telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor: SE-592/seskab/XI/2012 yang mengingatkan tentang Pembatasan Pinjaman Luar Negeri.
“SE-592 ini untuk membatasi pengajuan program/proyek dengan pinjaman luar negeri, termasuk hibah dengan commitment fee yang dapat membebani APBN/APBD,” ungkap Dipo.
Dipo menjelaskan, saat ini pengkajian dan pembatasan usulan program/proyek yang tertuang dalam Blue-Book dilakukan secara ketat untuk membatasi hutang luar negeri. Selain itu, walau masih terbatas, pengadaan alat utama sistem persenjataan (Alusista) TNI dan Polri juga diprioritaskan melalui industri strategis dengan pembiayaan dalam negeri.
“Pembelian melalui off-set, kita beli produk asing, dan asing beli produk kita. Dengan ini juga, kita mengurangi praktek mark up pengadaan alutsista,” tukas Dipo.
(gpr)
Lihat Juga :
