Terkendala lahan, pelaporan DAK 2013 Jatim terendah
Senin, 04 November 2013 - 19:03 WIB
Terkendala lahan, pelaporan DAK 2013 Jatim terendah
A
A
A
Sindonews.com - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melaporkan Provinsi Jawa Timur adalah wilayah dengan pelaporan keuangan Dana Alokasi Khusus (DAK) terendah tahun ini.
Staf Ahli Menteri PU Bidang Keterpaduan Pembangunan, Taufik Widjojono menjelaskan, rendahnya pelaporan DAK di Provinsi Jawa Timur dikarenakan banyaknya hambatan pembangunan infrastruktur, salah satunya pembebasan tanah.
"Sedangkan Provinsi yang pelaporan keuangan DAK nya tertinggi adalah Bangka Belitung (78 persen), Riau (74 persen) dan Maluku Utara (73,9 persen)," terang Taufik dalam siaran pers Kementerian PU, Senin (4/11/2013).
Meskipun demikian, Taufik mengaku partisipasi Pemda terhadap Program DAK yang telah diluncurkan sejak tahun 2003 ini semakin membaik setiap tahunnya.
Dia juga menerangkan pada masa awal, tingkat pelaporan keuangan dari Pemda hanya berkisar 30-40 persen, maka pada tahun ini jumlah tersebut meningkat cukup baik.
“Pada DAK tahun 2013 ini yang bernilai Rp8,1 triliun, ada 1.559 SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dari total 1.754 SKPD yang telah melaporkan secara awal dengan nilai dana Rp6,49 triliun,” tandasnya.
Staf Ahli Menteri PU Bidang Keterpaduan Pembangunan, Taufik Widjojono menjelaskan, rendahnya pelaporan DAK di Provinsi Jawa Timur dikarenakan banyaknya hambatan pembangunan infrastruktur, salah satunya pembebasan tanah.
"Sedangkan Provinsi yang pelaporan keuangan DAK nya tertinggi adalah Bangka Belitung (78 persen), Riau (74 persen) dan Maluku Utara (73,9 persen)," terang Taufik dalam siaran pers Kementerian PU, Senin (4/11/2013).
Meskipun demikian, Taufik mengaku partisipasi Pemda terhadap Program DAK yang telah diluncurkan sejak tahun 2003 ini semakin membaik setiap tahunnya.
Dia juga menerangkan pada masa awal, tingkat pelaporan keuangan dari Pemda hanya berkisar 30-40 persen, maka pada tahun ini jumlah tersebut meningkat cukup baik.
“Pada DAK tahun 2013 ini yang bernilai Rp8,1 triliun, ada 1.559 SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dari total 1.754 SKPD yang telah melaporkan secara awal dengan nilai dana Rp6,49 triliun,” tandasnya.
(gpr)
Lihat Juga :
