Pemkab Sleman usul UMK 2014 Rp1,126 juta
Selasa, 05 November 2013 - 15:45 WIB
Pemkab Sleman usul UMK 2014 Rp1,126 juta
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah kabupaten (Pemkab) Sleman mengusulkan upah minimum kabupaten (UMK) 2014 kepada pemerintah daerah (Pemda) DIY Rp1,126 juta. Usulan ini lebih besar dari UMK 2013, yakni Rp1,026 juta atau naik Rp100 ribu.
Bupati Sleman Sri Purnomo mengatakan, sebelum menentukan besaran UMK 2014, terlebih dahulu melakukan pembahasan dengan serikat pekerja seluruh Indonesia (SPSI) dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sleman. Dalam pembahasan tersebut muncul dua angka yang berbeda namun lebih tinggi dari UMK 2013.
“SPSI mengusulkan Rp1,155 juta sedangkan Apindo Rp1.097.500,” kata Sri Purnomo di sela-sela apel siaga tiga tahun erupsi Merapi di lapangan Tugu Ambruk, Petung, Kepuharjo, Cangkringan, Selasa (5/11/2013).
Sri Purnono menjelaskan, karena ada dua perbedaan dalam besaran angka, pemkab akhirnya mengambil kebijakan untuk mengakomodir keduanya. Yaitu dengan mengambil jalan tengah untuk besaran UMK dan akhirnya untuk UMK ditemukan pada angka Rp1.126.259. Bukan itu saja, besaran UMK tersebut juga sudah memperhatikan kebutuhan hidup layak (KHL).
“Untuk usulan KHL ini, kami sudah berusaha seobjektif mungkin dan diharapkan semuanya bisa menerima,” harapnya.
Namun untuk keputusan UMK tetap berada di tangan kepala daerah DIY. Meskipun begitu, tetap mengharapkan keputusan kepala daerah bisa menampung dan mewakili kepentingan semua pihak. Sehingga situasi di Sleman akan tetap kondusif. Termasuk para pengusaha akan terus berkembang usahanya dan pekerja bisa sejahtera.
Sri Purnomo menambahkan, setelah ditetapkan, nantinya instansi terkait akan meyosialisasikan hasil penetapan UMK tersebut kepada perusahaan di daerahnya. Pihak perusahaan diberikan waktu untuk melakukan penangguhan jika ada yang keberatan. "Perusahaan dapat mengajukan penangguhan sesuai prosedur yang ada," jelasnya.
Bupati Sleman Sri Purnomo mengatakan, sebelum menentukan besaran UMK 2014, terlebih dahulu melakukan pembahasan dengan serikat pekerja seluruh Indonesia (SPSI) dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sleman. Dalam pembahasan tersebut muncul dua angka yang berbeda namun lebih tinggi dari UMK 2013.
“SPSI mengusulkan Rp1,155 juta sedangkan Apindo Rp1.097.500,” kata Sri Purnomo di sela-sela apel siaga tiga tahun erupsi Merapi di lapangan Tugu Ambruk, Petung, Kepuharjo, Cangkringan, Selasa (5/11/2013).
Sri Purnono menjelaskan, karena ada dua perbedaan dalam besaran angka, pemkab akhirnya mengambil kebijakan untuk mengakomodir keduanya. Yaitu dengan mengambil jalan tengah untuk besaran UMK dan akhirnya untuk UMK ditemukan pada angka Rp1.126.259. Bukan itu saja, besaran UMK tersebut juga sudah memperhatikan kebutuhan hidup layak (KHL).
“Untuk usulan KHL ini, kami sudah berusaha seobjektif mungkin dan diharapkan semuanya bisa menerima,” harapnya.
Namun untuk keputusan UMK tetap berada di tangan kepala daerah DIY. Meskipun begitu, tetap mengharapkan keputusan kepala daerah bisa menampung dan mewakili kepentingan semua pihak. Sehingga situasi di Sleman akan tetap kondusif. Termasuk para pengusaha akan terus berkembang usahanya dan pekerja bisa sejahtera.
Sri Purnomo menambahkan, setelah ditetapkan, nantinya instansi terkait akan meyosialisasikan hasil penetapan UMK tersebut kepada perusahaan di daerahnya. Pihak perusahaan diberikan waktu untuk melakukan penangguhan jika ada yang keberatan. "Perusahaan dapat mengajukan penangguhan sesuai prosedur yang ada," jelasnya.
(gpr)
