Apindo: Otonomi daerah membuat ekonomi RI terpuruk
Senin, 11 November 2013 - 11:30 WIB
Apindo: Otonomi daerah membuat ekonomi RI terpuruk
A
A
A
Sindonews.com- Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi mengatakan, penerapan sistem otonomi daerah yang dilakukan sejak era reformasi dimulai, telah membuat ekonomi Indonesia terpuruk. Hal ini karena berbagai kebijakan yang dipegang oleh setiap daerah dilakukan dengan sewenang-wenang.
"Setelah reformasi tahun 1998, demokrasi dan otonomi diterapkan, ekonomi Indonesia terpuruk. Kalau harusnya ekonomi tumbuh 8-9 persen, sekarang cuma 6-7 persen. Jadi 2 persen dikorbankan," ujar Sofjan saat dihubungi Sindonews, Senin (11/11/2013).
Menurutnya, banyak pemimpin daerah sering membuat peraturan seenaknya yang menguntungkan pihaknya. Akibatnya, pengusaha dan rakyat pun menjadi pihak yang dirugikan.
"Peraturan daerah itu selalu dimanfaatkan, kalau mereka tidak suka dibuat seperti ini, kalau mereka tidak suka, dibuat seperti itu," ujarnya.
Dia juga membandingkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan negara lain. Vietnam yang merdeka setelah Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dari Indnesia. "Negara kita ini terlalu sibuknya berdemokrasi, berotonomi, akibatnya gagal dalam mengurus ekonominya," jelas dia.
Solusinya, lanjut Sofjan, tidaklah harus merombak habis sistem otonomi dan menggantinya dengan sistem yang lain. Menurutnya, sistem otonomi masih banyak juga mengandung hal-hal yang positif. Oleh karena itu, perbaikan seperti pengetatan pengawasan, sistem otonomi masih bisa diperbaiki.
"Misalnya, 25.000 dari 27.000 peraturan daerah kita harusnya dicabut karena melanggar. Kita sudah laporkan itu ke pemerintah pusat, tapi sepertinya mereka enggak ada waktu untuk melakukan pengecekan," pungkasnya.
"Setelah reformasi tahun 1998, demokrasi dan otonomi diterapkan, ekonomi Indonesia terpuruk. Kalau harusnya ekonomi tumbuh 8-9 persen, sekarang cuma 6-7 persen. Jadi 2 persen dikorbankan," ujar Sofjan saat dihubungi Sindonews, Senin (11/11/2013).
Menurutnya, banyak pemimpin daerah sering membuat peraturan seenaknya yang menguntungkan pihaknya. Akibatnya, pengusaha dan rakyat pun menjadi pihak yang dirugikan.
"Peraturan daerah itu selalu dimanfaatkan, kalau mereka tidak suka dibuat seperti ini, kalau mereka tidak suka, dibuat seperti itu," ujarnya.
Dia juga membandingkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan negara lain. Vietnam yang merdeka setelah Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dari Indnesia. "Negara kita ini terlalu sibuknya berdemokrasi, berotonomi, akibatnya gagal dalam mengurus ekonominya," jelas dia.
Solusinya, lanjut Sofjan, tidaklah harus merombak habis sistem otonomi dan menggantinya dengan sistem yang lain. Menurutnya, sistem otonomi masih banyak juga mengandung hal-hal yang positif. Oleh karena itu, perbaikan seperti pengetatan pengawasan, sistem otonomi masih bisa diperbaiki.
"Misalnya, 25.000 dari 27.000 peraturan daerah kita harusnya dicabut karena melanggar. Kita sudah laporkan itu ke pemerintah pusat, tapi sepertinya mereka enggak ada waktu untuk melakukan pengecekan," pungkasnya.
(gpr)
Lihat Juga :
