Pemerintah bantah pro asing soal DNI

Sindonews.com - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa membantah tudingan yang menyebutkan bahwa keputusan pemerintah untuk menghapus sejumlah Daftar Negatif Investasi (DNI) sebagai kebijakan yang pro kepada investor asing.

"Saya ingin komentari tentang ramainya pemberitaan yang seakan-akan Indonesia sekarang menjadi sangat liberal, asing lebih leluasa judulnya. Kemudian kita semua yang strategis diberikan kepada asing. Itu tidak betul. Hingga saat ini tidak ada satu pun yang berubah dari sejak yang sudah ada," ujar Hatta di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (11/11/2013).

Hatta mengatakan, usulan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan dunia usaha sama sekali belum menjadi keputusan.

"Pada waktu rapat saya mengatakan, saya kembalikan, pasti kembali sekali lagi. Gimana pun juga, kita memerlukan investasi. Tapi kita tidak boleh sekalipun mengorbankan kepentingan nasional kita. Jangan seluruhnya itu dilihat hanya dari sisi ekonomi sesaat saja. Jadi pragmatis. Tidak," jelasnya.

Dia mengatakan, bahwa kepentingan nasional jangka panjang juga harus dilihat. Inovasi dalam negeri harus mampu berkembang termasuk mengembangkan generasi muda yang siap menghadapi tantangan.

"Ingat, dahulu ketika kita melakukan privatisasi terhadap sesuatu, ada orang yang mengatakan mana yang lebih baik kita menguasai saham mayoritas tapi memberikan hasil sedikit atau cukuplah saham kita kecil saja, tapi kita mendapatkan pajak yang besar," pungkas Hatta.