Industri di Jabar khawatirkan AEC 2015
Kamis, 14 November 2013 - 18:02 WIB
Industri di Jabar khawatirkan AEC 2015
A
A
A
Sindonews.com - Pelaku industri di Jawa Barat (Jabar) mengkhawatirkan pelaksanaan ASEAN Economic Community (AEC) yang mulai berlaku pada Januari 2015. Perjanjian tersebut dikhawatirkan mengganggu stabilitas industri di kawasan ini.
Ketua DPD Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jabar, Deddy Widjaya mengatakan, industri di Jabar sangat mengkahwatirkan pelaksanaan AEC 2015, membunuh pelaku industri di kawasan ini. Arus barang dengan harga lebih murah dikhawatirkan semakin menyulitkan industri dalam negeri.
"Terus terang kami sangat khawatir. Apalagi, pesaing kita yaitu Thailand dan Vietnam," jelas Deddy pada Seminar Forum Ekonomi Jabar (FEJ) tentang Forum Konsultasi dan Koordinasi Kerjasama Internasional bidang Industri di Hotel Novotel, Jalan Cihampelas, Kota Bandung, Kamis (14/11/2013).
Kekhawatiran tersebut, lanjut Deddy, melihat upaya pemerintah yang dinilai terlalu lambat menghadapi AEC 2015. Sampai saat ini, pihaknya menilai, belum ada upaya kongkrit dari pemerintah menghadapi perdagangan bebas di kawasan ASEAN.
Pemerintah, dinilai lepas tangan. Kondisi tersebut diperkirakan akan terus terjadi pada 2014. Apalagi, tahun depan elit pemerintahan akan berhadapan dengan momen politik lima tahunan.
Ketua DPD Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jabar, Deddy Widjaya mengatakan, industri di Jabar sangat mengkahwatirkan pelaksanaan AEC 2015, membunuh pelaku industri di kawasan ini. Arus barang dengan harga lebih murah dikhawatirkan semakin menyulitkan industri dalam negeri.
"Terus terang kami sangat khawatir. Apalagi, pesaing kita yaitu Thailand dan Vietnam," jelas Deddy pada Seminar Forum Ekonomi Jabar (FEJ) tentang Forum Konsultasi dan Koordinasi Kerjasama Internasional bidang Industri di Hotel Novotel, Jalan Cihampelas, Kota Bandung, Kamis (14/11/2013).
Kekhawatiran tersebut, lanjut Deddy, melihat upaya pemerintah yang dinilai terlalu lambat menghadapi AEC 2015. Sampai saat ini, pihaknya menilai, belum ada upaya kongkrit dari pemerintah menghadapi perdagangan bebas di kawasan ASEAN.
Pemerintah, dinilai lepas tangan. Kondisi tersebut diperkirakan akan terus terjadi pada 2014. Apalagi, tahun depan elit pemerintahan akan berhadapan dengan momen politik lima tahunan.
(izz)
Lihat Juga :
