Menperin enggan bawa Inalum ke arbitrase internasional
A
A
A
Sindonews.com - Menteri Perindustrian MS Hidayat dengan mengakui dirinya enggan membawa perbedaan nilai buku Inalum ke arbitrase internasional.
Pasalnya, apabila membawa permasalahan tersebut ke arbitrase internasional, maka akan ada dana dan waktu tambahan yang cukup panjang untuk menyelesaikan perbedaan nilai buku Inalum.
"Arbitrase itu yang mau saya hindari karena waktunya enggak sebentar," ujar Hidayat di Gedung Kementerian Perindustrian, Jakarta, Senin (18/11/2013).
Oleh karena itu, Hidayat menegaskan agar terus bernegosiasi, terutama agar ketika pengakhiran kontrak jadi diberlakukan tidak ada lagi celah yang dipergunakan Jepang untuk kembali meminta negosiasi dengan Pemerintah Indonesia seperti yang telah terjadi saat ini.
"Kita sendiri mau sempurna agar enggak ada celah (Jepang) untuk negosiasi dan penyalahgunaan prosedur," lanjut Hidayat.
Dia juga memastikan ketika pengakhiran kontrak Nippon Asahan Aluminium Ltd (NAA) terjadi, Inalum akan langsung menjadi BUMN (PT Inalum Persero). "Demikian juga dengan prosedur konsolidasi segera dimulai berupa RUPS," pungkasnya.
Pasalnya, apabila membawa permasalahan tersebut ke arbitrase internasional, maka akan ada dana dan waktu tambahan yang cukup panjang untuk menyelesaikan perbedaan nilai buku Inalum.
"Arbitrase itu yang mau saya hindari karena waktunya enggak sebentar," ujar Hidayat di Gedung Kementerian Perindustrian, Jakarta, Senin (18/11/2013).
Oleh karena itu, Hidayat menegaskan agar terus bernegosiasi, terutama agar ketika pengakhiran kontrak jadi diberlakukan tidak ada lagi celah yang dipergunakan Jepang untuk kembali meminta negosiasi dengan Pemerintah Indonesia seperti yang telah terjadi saat ini.
"Kita sendiri mau sempurna agar enggak ada celah (Jepang) untuk negosiasi dan penyalahgunaan prosedur," lanjut Hidayat.
Dia juga memastikan ketika pengakhiran kontrak Nippon Asahan Aluminium Ltd (NAA) terjadi, Inalum akan langsung menjadi BUMN (PT Inalum Persero). "Demikian juga dengan prosedur konsolidasi segera dimulai berupa RUPS," pungkasnya.
(gpr)