Gunakan e-Procurement, negara bisa hemat Rp70 T
Rabu, 20 November 2013 - 11:17 WIB
Gunakan e-Procurement, negara bisa hemat Rp70 T
A
A
A
Sindonews.com - Wakil Presiden (Wapres) RI, Boediono mengatakan, apabila e-Procurement atau pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik sudah dapat dilakukan sejak lima tahun lalu, maka sebenarnya negara dapat menghemat sebesar Rp70 triliun.
Sebab itu, Wapres meminta agar penerpaan e-Procurement dapat segera dilakukan di seluruh instansi pemerintahan di seluruh Indonesia secepatnya.
"Sekitar 10 sampai 11 persen anggaran bisa dihemat, besar sekali itu kalau anggaran belanja pengadaan barang dan jasa sebesar Rp700 triliun, maka kita bisa menghemat Rp70 triliun untuk meningkatkan pembangunan," kata Wapres di Balai Sudirman, Jakarta, Rabu (20/11/2013).
Dia juga menyebut e-Procurement merupakan ujung tombak dari program penghematan anggaran yang sedan dilakukan oleh pemerintah.
"Oleh sebab itu apabila kita ingin menata tata kelola pemerintahan dari pusat ke daerah saatnya kita mulai pengadaan secara elektronik ini," lanjutnya.
Sebelumnya, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Agus Raharjo menyebut total angka pengadaan barang dan jasa pemerintah dari 2008 sampai 2013 sudah mencapai Rp717 triliun.
"Angka ini terdiri dari pengadaan yang dilakukan oleh kementerian/lembaga sebesar Rp300 triliun, provinsi sebesar Rp92 triliun, serta kabupaten serta kotamadya sebesar Rp325 triliun," ujar Agus.
Untuk meningkatkan penghematan belanja pengadaan, dia meminta pemerintah pusat, dalam hal ini Wakil Presiden Boediono agar tetap mendukung LKPP dalam mendorong perpindahan sistem pengadaan menjadi elektronik (e-Procurement).
"Karena itu dengan dukungan dari Bapak Wapres, kita akan mempercepat akselerasi tersebut," pungkas Agus.
Sebab itu, Wapres meminta agar penerpaan e-Procurement dapat segera dilakukan di seluruh instansi pemerintahan di seluruh Indonesia secepatnya.
"Sekitar 10 sampai 11 persen anggaran bisa dihemat, besar sekali itu kalau anggaran belanja pengadaan barang dan jasa sebesar Rp700 triliun, maka kita bisa menghemat Rp70 triliun untuk meningkatkan pembangunan," kata Wapres di Balai Sudirman, Jakarta, Rabu (20/11/2013).
Dia juga menyebut e-Procurement merupakan ujung tombak dari program penghematan anggaran yang sedan dilakukan oleh pemerintah.
"Oleh sebab itu apabila kita ingin menata tata kelola pemerintahan dari pusat ke daerah saatnya kita mulai pengadaan secara elektronik ini," lanjutnya.
Sebelumnya, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Agus Raharjo menyebut total angka pengadaan barang dan jasa pemerintah dari 2008 sampai 2013 sudah mencapai Rp717 triliun.
"Angka ini terdiri dari pengadaan yang dilakukan oleh kementerian/lembaga sebesar Rp300 triliun, provinsi sebesar Rp92 triliun, serta kabupaten serta kotamadya sebesar Rp325 triliun," ujar Agus.
Untuk meningkatkan penghematan belanja pengadaan, dia meminta pemerintah pusat, dalam hal ini Wakil Presiden Boediono agar tetap mendukung LKPP dalam mendorong perpindahan sistem pengadaan menjadi elektronik (e-Procurement).
"Karena itu dengan dukungan dari Bapak Wapres, kita akan mempercepat akselerasi tersebut," pungkas Agus.
(izz)
Lihat Juga :
