Jokowi Jengkel Akhir Tahun Belanja Pemerintah Masih Lelet, Jangan Main-main Ini Ancamannya!
Kamis, 19 November 2020 - 14:02 WIB
loading...
Presiden RI Joko Widodo. FOTO/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) melaporkan terkait tren belanja barang/jasa pemerintah masih belum menunjukkan peningkatan signifikan. Berdasarkan laporan LKPP menunjukkan nilai belanja pengadaan setiap tahun cenderung menurun.
Sebagai perbandingan, rata-rata jumlah paket pengadaan periode tahun 2018-2020 sebanyak 1.814.716 paket per tahun yang tersebar di 617 K/L/PD. Berdasarkan angka itu, diperkirakan 1 orang pejabat fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dibebankan untuk mengerjakan kurang lebih 813 paket pengadaan sehingga tidak ideal.
"Tren belanja ini masih belum menunjukkan perbaikan kualitas signifikan. Nilai belanja pengadaan setiap tahun cenderung mengalami peningkatan namun nilai realisasi transaksi yang dilaksanakan oleh K/L/PD belum mencapai 100%," ujar Kepala LKPP Roni Dwi Susanto di Jakarta, Kamis (19/11/2020).
Baca Juga: Kuartal Akhir 2020, Menkeu Tancap Gas Dorong Belanja Pemerintah
Menurut dia tidak optimalnya belanja barang dan jasa menyebabkan akan menyebabkan penumpukan di dua bulan terakhir kualitas pekerjaan buruk akibatnya bisa terkena sanksi akibat wanprestasi. Sebab itu, sesuai arahan Presiden Joko Widodo LKPP mengajak semua K/L/PD untuk melakukan percepatan pelaksanaan pengadaan 2021. Namun demikian, kuncinya penggunaan anggaran tetap harus disiplin dan konsisten proses pengadaan agar terencana sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan publik yang baik dan berkualitas.
Baca Juga: Proyek Konstruksi Rp40 T Masih Jalan di Tempat, Jokowi Geram
Sebagai informasi, Presiden Jokowi kembali meluapkan kejengkelannya akibat sudah akhir tahun tapi belanja negara masih lelet. Kegeramannya tersebut dikemukakan Jokowi saat membuka rapat koordinasi pengadaan barang dan jasa pemerintah di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat secara virtual, Kamis (19/11).
Sebagai perbandingan, rata-rata jumlah paket pengadaan periode tahun 2018-2020 sebanyak 1.814.716 paket per tahun yang tersebar di 617 K/L/PD. Berdasarkan angka itu, diperkirakan 1 orang pejabat fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dibebankan untuk mengerjakan kurang lebih 813 paket pengadaan sehingga tidak ideal.
"Tren belanja ini masih belum menunjukkan perbaikan kualitas signifikan. Nilai belanja pengadaan setiap tahun cenderung mengalami peningkatan namun nilai realisasi transaksi yang dilaksanakan oleh K/L/PD belum mencapai 100%," ujar Kepala LKPP Roni Dwi Susanto di Jakarta, Kamis (19/11/2020).
Baca Juga: Kuartal Akhir 2020, Menkeu Tancap Gas Dorong Belanja Pemerintah
Menurut dia tidak optimalnya belanja barang dan jasa menyebabkan akan menyebabkan penumpukan di dua bulan terakhir kualitas pekerjaan buruk akibatnya bisa terkena sanksi akibat wanprestasi. Sebab itu, sesuai arahan Presiden Joko Widodo LKPP mengajak semua K/L/PD untuk melakukan percepatan pelaksanaan pengadaan 2021. Namun demikian, kuncinya penggunaan anggaran tetap harus disiplin dan konsisten proses pengadaan agar terencana sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan publik yang baik dan berkualitas.
Baca Juga: Proyek Konstruksi Rp40 T Masih Jalan di Tempat, Jokowi Geram
Sebagai informasi, Presiden Jokowi kembali meluapkan kejengkelannya akibat sudah akhir tahun tapi belanja negara masih lelet. Kegeramannya tersebut dikemukakan Jokowi saat membuka rapat koordinasi pengadaan barang dan jasa pemerintah di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat secara virtual, Kamis (19/11).
(nng)
Lihat Juga :
