Kemendag belum diajak bicara soal ratifikasi FCTC
Rabu, 20 November 2013 - 14:55 WIB
Kemendag belum diajak bicara soal ratifikasi FCTC
A
A
A
Sindonews.com - Upaya Kementerian Kesehatan (Kemenkes) meminta pemerintah segera meratifikasi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) nampaknya masih terkendala.
Meskipun, tiga kementerian (Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja) yang sebelumnya sempat menolak, kini mulai melunak dan menyetujui ratifikasi tersebut.
Ketika dikonfrimasi, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan mengaku jika pihaknya belum diajak bicara oleh Kemenkes terkait rencana ratifikasi FCTC ini. "Belum diajak bicara," singkatnya kepada wartawan, Rabu (20/11/2013).
Gita sebelumnya pernah mengatakan, jika mengurusi persoalan rokok tidak cukup hanya melihat satu sudut pandang saja. Seluruh pihak, termasuk petani tembakau harus dilibatkan dalam rantai nilai industri rokok.
"Kita sudah kirimkan surat ke WHO terkait FCTC agar kembali dikoordinasikan sehingga tidak berdampak buruk pada mitra dagang dan investor," ujarnya.
Menurutnya, semua pihak harus koordinasi dan paham secara utuh akan konsekuensi yang terjadi jika ratifikasi FCTC diterapkan. "Termasuk memikirkan dampak terhadap pekerja hingga petani," singkatnya.
Terpisah, anggota Komisi IX DPR RI, Poempida Hidayatullah menilai, pemerintah tidak memiliki hati nurani jika ngotot meratifikasi FCTC. "Memang pemerintah semakin tidak punya hati, dan tidak pro terhadap pekerja dan buruh," tegasnya.
Ia beranggapan, apabila pemerintah mengambil kebijakan itu, angka pengangguran akan semakin besar. Terlebih, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, sepanjang Februari-November 2013, jumlah angkatan kerja menurun sebanyak 3 juta orang.
"Ini makin sangat mengkhawatirkan jika FCTC diterapkan. Industri rokok/tembakau yang jelas menyerap tenaga kerja saja kok malah mau diganggu. Apa sih untungnya meratifikasi FCTC?" tanyanya.
Poempida mengingatkan, pemerintah harus sadar betul jika industri rokok dan tembakau di Indonesia itu unik, sehingga harus ada cara yang khusus juga dalam menanganinya. Bukan sebaliknya, justru menggunakan kebijakan global yang tidak cocok diterapkan di Indonesia.
"Jangan kita terjebak permainan asing. Kita sudah pernah dirugikan dengan mengikuti IMF. Semua negara yang tidak ikut IMF malah bangkit dan selamat, masa' kebodohan harus diulangi lagi?" tandasnya.
Meskipun, tiga kementerian (Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja) yang sebelumnya sempat menolak, kini mulai melunak dan menyetujui ratifikasi tersebut.
Ketika dikonfrimasi, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan mengaku jika pihaknya belum diajak bicara oleh Kemenkes terkait rencana ratifikasi FCTC ini. "Belum diajak bicara," singkatnya kepada wartawan, Rabu (20/11/2013).
Gita sebelumnya pernah mengatakan, jika mengurusi persoalan rokok tidak cukup hanya melihat satu sudut pandang saja. Seluruh pihak, termasuk petani tembakau harus dilibatkan dalam rantai nilai industri rokok.
"Kita sudah kirimkan surat ke WHO terkait FCTC agar kembali dikoordinasikan sehingga tidak berdampak buruk pada mitra dagang dan investor," ujarnya.
Menurutnya, semua pihak harus koordinasi dan paham secara utuh akan konsekuensi yang terjadi jika ratifikasi FCTC diterapkan. "Termasuk memikirkan dampak terhadap pekerja hingga petani," singkatnya.
Terpisah, anggota Komisi IX DPR RI, Poempida Hidayatullah menilai, pemerintah tidak memiliki hati nurani jika ngotot meratifikasi FCTC. "Memang pemerintah semakin tidak punya hati, dan tidak pro terhadap pekerja dan buruh," tegasnya.
Ia beranggapan, apabila pemerintah mengambil kebijakan itu, angka pengangguran akan semakin besar. Terlebih, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, sepanjang Februari-November 2013, jumlah angkatan kerja menurun sebanyak 3 juta orang.
"Ini makin sangat mengkhawatirkan jika FCTC diterapkan. Industri rokok/tembakau yang jelas menyerap tenaga kerja saja kok malah mau diganggu. Apa sih untungnya meratifikasi FCTC?" tanyanya.
Poempida mengingatkan, pemerintah harus sadar betul jika industri rokok dan tembakau di Indonesia itu unik, sehingga harus ada cara yang khusus juga dalam menanganinya. Bukan sebaliknya, justru menggunakan kebijakan global yang tidak cocok diterapkan di Indonesia.
"Jangan kita terjebak permainan asing. Kita sudah pernah dirugikan dengan mengikuti IMF. Semua negara yang tidak ikut IMF malah bangkit dan selamat, masa' kebodohan harus diulangi lagi?" tandasnya.
(gpr)
Lihat Juga :
