Subsidi BBM buat inflasi tak pernah beres
Minggu, 24 November 2013 - 12:37 WIB
Subsidi BBM buat inflasi tak pernah beres
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah kerap kali mengeluhkan besarnya anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang sangat membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sejak memberikan subsidi BBM, pemerintah menilai inflasi tidak pernah beres.
Wakil Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro mengungkapkan, Indonesia saat ini memiliki masalah fundamental defisit APBN yang dipatok 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), salah satunya untuk membayar subsidi BBM setiap tahun.
"Capek kalau bicara subsidi BBM, karena sejak pakai subsidi inflasi tidak pernah beres. Inflasi riil tidak pernah di level 2 persen karena harga BBM bisa mempengaruhi pasar," ujarnya saat berbincang dengan wartawan di Subang, Jawa Barat, Minggu (24/11/2013).
Dia meluruskan pernyataan banyak orang yang menyebut bahwa subsidi BBM dapat membantu daya beli masyarakat. Sejatinya, Bambang mengaku subsidi merupakan langkah percuma apabila harus tergerus dengan tingginya inflasi riil 9 persen.
"Lebih baik beli BBM dengan harga lebih mahal tapi inflasi riil cuma 2 persen per tahun. Karena subsidi akan terus membebani dan menyulitkan fiskal kita. Hebat itu Thailand dan Filipina yang sudah tidak lagi memberikan subsidi BBM," paparnya.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Penyusunan APBN Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan Purwiyanto menambahkan, pemberian subsidi pada dasarnya tidak dibenarkan. Namun memang subsidi BBM hendaknya diberikan pada masyarakat dengan kondisi ekonomi lemah.
"Sayangnya subsidi sering salah sasaran. Yang tidak berhak, bisa mendapatkan subsidi dan sebaliknya. Sehingga dalam pelaksanaan memang harus efisien. Ini yang menjadi masalah," ujarnya.
Meski begitu, baik Bambang maupun Purwiyanto tidak secara tegas mengatakan perlunya menghapus subsidi BBM. "Kami terus mengevaluasi sistem atau mekanisme pelaksanaan penyaluran subsidi BBM, yakni digunakan untuk apa, dan siapa yang mendapatkan," pungkas Purwiyanto.
Wakil Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro mengungkapkan, Indonesia saat ini memiliki masalah fundamental defisit APBN yang dipatok 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), salah satunya untuk membayar subsidi BBM setiap tahun.
"Capek kalau bicara subsidi BBM, karena sejak pakai subsidi inflasi tidak pernah beres. Inflasi riil tidak pernah di level 2 persen karena harga BBM bisa mempengaruhi pasar," ujarnya saat berbincang dengan wartawan di Subang, Jawa Barat, Minggu (24/11/2013).
Dia meluruskan pernyataan banyak orang yang menyebut bahwa subsidi BBM dapat membantu daya beli masyarakat. Sejatinya, Bambang mengaku subsidi merupakan langkah percuma apabila harus tergerus dengan tingginya inflasi riil 9 persen.
"Lebih baik beli BBM dengan harga lebih mahal tapi inflasi riil cuma 2 persen per tahun. Karena subsidi akan terus membebani dan menyulitkan fiskal kita. Hebat itu Thailand dan Filipina yang sudah tidak lagi memberikan subsidi BBM," paparnya.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Penyusunan APBN Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan Purwiyanto menambahkan, pemberian subsidi pada dasarnya tidak dibenarkan. Namun memang subsidi BBM hendaknya diberikan pada masyarakat dengan kondisi ekonomi lemah.
"Sayangnya subsidi sering salah sasaran. Yang tidak berhak, bisa mendapatkan subsidi dan sebaliknya. Sehingga dalam pelaksanaan memang harus efisien. Ini yang menjadi masalah," ujarnya.
Meski begitu, baik Bambang maupun Purwiyanto tidak secara tegas mengatakan perlunya menghapus subsidi BBM. "Kami terus mengevaluasi sistem atau mekanisme pelaksanaan penyaluran subsidi BBM, yakni digunakan untuk apa, dan siapa yang mendapatkan," pungkas Purwiyanto.
(gpr)
Lihat Juga :
