Boediono kritik kebiasaan masyarakat investasi rumah
Senin, 25 November 2013 - 11:48 WIB
Boediono kritik kebiasaan masyarakat investasi rumah
A
A
A
Sindonews.com - Wakil Presiden Boediono mengkritik kebiasaan orang yang membuat perumahan hanya untuk berinvestasi untuk mencari keuntungan semata (capital gain) dan bukan untuk mengurangi kekurangan rumah (backlog).
Dia menyebut pemerintah harus segera mengendalikan hal ini agar di sisi lain backlog sebesar 15 juta unit rumah dapat segera tertutup dengan alokasi pasokan rumah yang jelas dan bukan menjadi objek investasi saja.
"Tidak mungkin kalau kita biarkan backlog terus naik dan tidak sesuai dengan tujuan dari pembangunan rumah tersebut," ujarnya di Hotel Gran Melia, Jakarta, Senin (25/11/2013).
Boediono sendiri mengaku sedang memikirkan cara agar investasi jenis ini dapat dikurangi dari segi daya tarik dengan sistem insentif tertentu agar investasi perumahan tidak terlalu dominan.
"Ini harus dilakukan karena permintaan hunian banyak bukan untuk dihuni tapi untuk investasi untuk mendapatkan capital gain daripada didepositokan dengan bunga 6 sampai 7 persen," terangnya.
Boediono beralasan bahwa kebijakan harus dilakukan untuk membentuk keseimbangan dalam pengadaan tempat tinggal bagi seluruh masyarakat yang merupakan tugas dari pemerintah.
"Sebisa mungkin kita tetapkan aturan dan tugas moral kita sebagai pemangku kepentingan perumahan," tandasnya.
Dia menyebut pemerintah harus segera mengendalikan hal ini agar di sisi lain backlog sebesar 15 juta unit rumah dapat segera tertutup dengan alokasi pasokan rumah yang jelas dan bukan menjadi objek investasi saja.
"Tidak mungkin kalau kita biarkan backlog terus naik dan tidak sesuai dengan tujuan dari pembangunan rumah tersebut," ujarnya di Hotel Gran Melia, Jakarta, Senin (25/11/2013).
Boediono sendiri mengaku sedang memikirkan cara agar investasi jenis ini dapat dikurangi dari segi daya tarik dengan sistem insentif tertentu agar investasi perumahan tidak terlalu dominan.
"Ini harus dilakukan karena permintaan hunian banyak bukan untuk dihuni tapi untuk investasi untuk mendapatkan capital gain daripada didepositokan dengan bunga 6 sampai 7 persen," terangnya.
Boediono beralasan bahwa kebijakan harus dilakukan untuk membentuk keseimbangan dalam pengadaan tempat tinggal bagi seluruh masyarakat yang merupakan tugas dari pemerintah.
"Sebisa mungkin kita tetapkan aturan dan tugas moral kita sebagai pemangku kepentingan perumahan," tandasnya.
(gpr)
Lihat Juga :
