Belanja pegawai hambat pembangunan daerah
Belanja pegawai hambat pembangunan daerah
A
A
A
Sindonews.com - Persentase porsi belanja modal yang masih rendah disinyalir masih menghambat kemajuan daerah dalam menopang perekonomian nasional.
Hal tersebut dikatakan oleh Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Politik, Hukum dan Hubungan Antar Lembaga, Reydonnyzar Moenek di Hotel Le Meridien, Jakarta, Rabu (4/12/2013).
Donny, panggilan akrab Reydonnyzar Moenek mengatakan, prosentase belanja modal di daerah masih sekitar 24,8 persen dari seluruh porsi APBD. "Masih kalah dengan belanja pegawai sebesar 41,9 persen dan juga belanja barang dan jasa sebesar 10,9 persen," ujarnya.
Donny juga menyebut fenomena seperti itu terjadi di 294 kabupaten dan kota yang ada di seluruh Indonesia. Di mana mayoritas APBD mereka masih habis untuk menggaji Pegawai Negeri Sipil (PNS).
"Makanya kemarin-kemarin ini kita berlakukan moratorium PNS karena untuk mengurangi porsi belanja pegawai yang terlalu besar itu," pungkasnya.
Hal tersebut dikatakan oleh Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Politik, Hukum dan Hubungan Antar Lembaga, Reydonnyzar Moenek di Hotel Le Meridien, Jakarta, Rabu (4/12/2013).
Donny, panggilan akrab Reydonnyzar Moenek mengatakan, prosentase belanja modal di daerah masih sekitar 24,8 persen dari seluruh porsi APBD. "Masih kalah dengan belanja pegawai sebesar 41,9 persen dan juga belanja barang dan jasa sebesar 10,9 persen," ujarnya.
Donny juga menyebut fenomena seperti itu terjadi di 294 kabupaten dan kota yang ada di seluruh Indonesia. Di mana mayoritas APBD mereka masih habis untuk menggaji Pegawai Negeri Sipil (PNS).
"Makanya kemarin-kemarin ini kita berlakukan moratorium PNS karena untuk mengurangi porsi belanja pegawai yang terlalu besar itu," pungkasnya.
(izz)
Explore More