KSEI: 13.000 subrekening terlantar
Rabu, 04 Desember 2013 - 15:57 WIB
KSEI: 13.000 subrekening terlantar
A
A
A
Sindonews.com - PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) mengatakan saat ini di KSEI terdapat sekitar 13.000 subrekening terlantar. Subrekening itu berasal dari 38 emiten yang sudah delisting dan tidak beroperasi.
Direktur Utama KSEI Heri Sunaryadi mengungkap, emiten-emiten tersebut tidak dapat dihubungi, sehingga saham tidak dapat ditransaksikan maupun dikonversikan ke dalam bentuk warkat.
“Unclaimed assets ini sangat serius untuk segera dicarikan solusinya karena peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku saat ini belum cukup lengkap dan memadai untuk menangani permasalahan ini,” kata dia dalam rilisnya di Jakarta, Rabu (4/12/2013).
Dia berharap, dengan diselanggarakannya Focus Group Discussion (FGD) dapat menjadikan langkah awal untuk dapat menggali usulan atau terobosan solusi yang bisa ditindaklanjuti oleh working group. Nantinya usulan ini dapat dituangkan dalam bentuk semacam rekomendasi dalam rencana pembahasan perubahan undangan-undang pasar modal.
Adapun, pihak yang diundang, yakni perwakilan Otoritas Jasa Keuangan, MA, Balai Harta Peninggalan- Kementerian Hukum dan HAM, Self Regulatory Organization (PT Bursa Efek Indonesia, PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia dan KSEI), Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Indonesia serta asosiasi-asosiasi yang terdapat di pasar modal.
Anggota Dewan Komisioner dan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Nurhaida menambahkan, permasalahan Efek dan/atau dana terlantar merupakan hal krusial yang perlu didiskusikan dan dicarikan solusi hukumnya.
“Hal ini mengingat permasalahan ini bukanlah hal yang muncul belakangan ini saja, melainkan sudah berlangsung cukup lama, terlebih setelah adanya konversi Efek dari script menjadi scriptless,” ujar dia.
Direktur Utama KSEI Heri Sunaryadi mengungkap, emiten-emiten tersebut tidak dapat dihubungi, sehingga saham tidak dapat ditransaksikan maupun dikonversikan ke dalam bentuk warkat.
“Unclaimed assets ini sangat serius untuk segera dicarikan solusinya karena peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku saat ini belum cukup lengkap dan memadai untuk menangani permasalahan ini,” kata dia dalam rilisnya di Jakarta, Rabu (4/12/2013).
Dia berharap, dengan diselanggarakannya Focus Group Discussion (FGD) dapat menjadikan langkah awal untuk dapat menggali usulan atau terobosan solusi yang bisa ditindaklanjuti oleh working group. Nantinya usulan ini dapat dituangkan dalam bentuk semacam rekomendasi dalam rencana pembahasan perubahan undangan-undang pasar modal.
Adapun, pihak yang diundang, yakni perwakilan Otoritas Jasa Keuangan, MA, Balai Harta Peninggalan- Kementerian Hukum dan HAM, Self Regulatory Organization (PT Bursa Efek Indonesia, PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia dan KSEI), Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Indonesia serta asosiasi-asosiasi yang terdapat di pasar modal.
Anggota Dewan Komisioner dan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Nurhaida menambahkan, permasalahan Efek dan/atau dana terlantar merupakan hal krusial yang perlu didiskusikan dan dicarikan solusi hukumnya.
“Hal ini mengingat permasalahan ini bukanlah hal yang muncul belakangan ini saja, melainkan sudah berlangsung cukup lama, terlebih setelah adanya konversi Efek dari script menjadi scriptless,” ujar dia.
(rna)
Lihat Juga :
