Ini langkah Kemenhub cegah penyalahgunaan anggaran
Ini langkah Kemenhub cegah penyalahgunaan anggaran
A
A
A
Sindonews.com - Kementerian Perhubungan mengambil langkah pengawasan internal secara intensif untuk pencegahan terjadinya penyalahgunaan anggaran. Langkah-langkah ini dinilai juga dapat memberikan dorongan untuk dapat meningkatkan kinerja penggunaan anggaran maupun pelayanan publik.
"Langkah pembinaan pengawasan yang dilakukan adalah dengan menyelenggarakan pemilihan unit kerja dengan kinerja terbaik, menyangkut pelaksanaan tugas dan fungsi dari mulai perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program hingga evaluasi," jelas Menteri Perhubungan, EE Mangindaan di Kantor Kemenhub, Jakarta, Rabu (11/12/2013).
Dia menyebut, pada 2013 telah terpilih tiga unit kerja terbaik yaitu Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I Makassar (tingkat eselon II), Balai Pengujian Laik dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (tingkat eselon III) dan Kantor Kesyahbandaraan Kelas V Kuala Tungkal (tingkat eselon IV).
Guna mendorong peningkatan pelayanan publik, kegiatan pengawasan juga telah melakukan berbagai audit pelayanan publik, di antaranya yang krusial ada pada pelayanan transportasi udara dan transportasi laut.
"Hasil audit tersebut di antaranya telah memberikan rekomendasi untuk perbaikan dalam hal pengaturan slot time di lingkungan tugas fungsi Ditjen Perhubungan Udara serta optimalisasi pelaksanaan PSO di lingkup tugas dan fungsi Ditjen Perhubungan Laut," ungkapnya.
Dia berharap, langkah-langkah nyata tersebut secara bertahap akan menumbuhkan budaya penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan efektif dalam rangka reformasi birokrasi.
"Langkah pembinaan pengawasan yang dilakukan adalah dengan menyelenggarakan pemilihan unit kerja dengan kinerja terbaik, menyangkut pelaksanaan tugas dan fungsi dari mulai perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program hingga evaluasi," jelas Menteri Perhubungan, EE Mangindaan di Kantor Kemenhub, Jakarta, Rabu (11/12/2013).
Dia menyebut, pada 2013 telah terpilih tiga unit kerja terbaik yaitu Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I Makassar (tingkat eselon II), Balai Pengujian Laik dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (tingkat eselon III) dan Kantor Kesyahbandaraan Kelas V Kuala Tungkal (tingkat eselon IV).
Guna mendorong peningkatan pelayanan publik, kegiatan pengawasan juga telah melakukan berbagai audit pelayanan publik, di antaranya yang krusial ada pada pelayanan transportasi udara dan transportasi laut.
"Hasil audit tersebut di antaranya telah memberikan rekomendasi untuk perbaikan dalam hal pengaturan slot time di lingkungan tugas fungsi Ditjen Perhubungan Udara serta optimalisasi pelaksanaan PSO di lingkup tugas dan fungsi Ditjen Perhubungan Laut," ungkapnya.
Dia berharap, langkah-langkah nyata tersebut secara bertahap akan menumbuhkan budaya penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan efektif dalam rangka reformasi birokrasi.
(gpr)
Explore More