Ini lima jurus BKPM tingkatkan investasi asing
Senin, 16 Desember 2013 - 14:16 WIB
Ini lima jurus BKPM tingkatkan investasi asing
A
A
A
Sindonews.com - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Mahendra Siregar mengaku ada lima langkah yang harus dilakukan pemerintah untuk meningkatkan Penanaman Modal Asing (PMA) dengan semangat reformasi struktural yang kuat.
Langkah pertama adalah, melanjutkan kemudahan usaha seperti yang saat ini telah dilakukan di bawah komando Wakil Presiden Boediono dan sebanyak 17 langkah.
"Kami juga akan melanjutkan reformasi pelayanan pembuatan izin satu atap bersama-sama pemerintah daerah dengan sistem reward and punishment. Jadi kita akan promosikan daerahnya kalau mereka mau melakukan reformasi tersebut," jelas Mahendra di Gedung BKPM, Jakarta, Senin (16/12/2013).
Langkah kedua adalah melakukan finalisasi sektor usaha yang terbuka bagi dunia internasional atau Daftar Negatif Investasi (DNI) yang diharapkan segera selesai dalam waktu dekat ini.
"Ketiga adalah melanjutkan tiga lajur identifikasi investasi yaitu mempromosikan nilai tambah Sumber Daya Alam, menjadikan basis produksi manufaktur, dan menumbuhkan industri berkualitas pada sektor jasa," ungkap Mahendra.
Langkah keempat, Mahendra mengaku pemerintah harus mendorong perbaikan hubungan industrial yang akan menciptakan iklim usaha yang nyaman dan dinamis.
Dia juga mengaku senang dengan kehadiran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada bulan Januari 2014 mendatang akan meningkatkan produktivitas.
"Selain itu kami berharap perbaikan kepastian dan transparansi dalam penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dalam rangka penetapan siklus tahunan," lanjutnya.
Langka kelima atau yang terakhir, Mahendra berharap Indonesia dapat memperbaiki jaringan infrastruktur dalam konsep Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) atau PPP sebagai instrumen pendanaan infrastruktur yang paling efektif.
"Kami juga lebih lanjut akan majukan dukungan anggaran infrastruktur baik dalam Foreign Direct Investment (FDI) maupun dalam cost sharing sebagai instrumen pendanaan," tandasnya.
Langkah pertama adalah, melanjutkan kemudahan usaha seperti yang saat ini telah dilakukan di bawah komando Wakil Presiden Boediono dan sebanyak 17 langkah.
"Kami juga akan melanjutkan reformasi pelayanan pembuatan izin satu atap bersama-sama pemerintah daerah dengan sistem reward and punishment. Jadi kita akan promosikan daerahnya kalau mereka mau melakukan reformasi tersebut," jelas Mahendra di Gedung BKPM, Jakarta, Senin (16/12/2013).
Langkah kedua adalah melakukan finalisasi sektor usaha yang terbuka bagi dunia internasional atau Daftar Negatif Investasi (DNI) yang diharapkan segera selesai dalam waktu dekat ini.
"Ketiga adalah melanjutkan tiga lajur identifikasi investasi yaitu mempromosikan nilai tambah Sumber Daya Alam, menjadikan basis produksi manufaktur, dan menumbuhkan industri berkualitas pada sektor jasa," ungkap Mahendra.
Langkah keempat, Mahendra mengaku pemerintah harus mendorong perbaikan hubungan industrial yang akan menciptakan iklim usaha yang nyaman dan dinamis.
Dia juga mengaku senang dengan kehadiran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada bulan Januari 2014 mendatang akan meningkatkan produktivitas.
"Selain itu kami berharap perbaikan kepastian dan transparansi dalam penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dalam rangka penetapan siklus tahunan," lanjutnya.
Langka kelima atau yang terakhir, Mahendra berharap Indonesia dapat memperbaiki jaringan infrastruktur dalam konsep Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) atau PPP sebagai instrumen pendanaan infrastruktur yang paling efektif.
"Kami juga lebih lanjut akan majukan dukungan anggaran infrastruktur baik dalam Foreign Direct Investment (FDI) maupun dalam cost sharing sebagai instrumen pendanaan," tandasnya.
(gpr)
