Fitra: Kebijakan anggaran pemerintah picu eksploitasi SDA
Kamis, 19 Desember 2013 - 21:03 WIB
Fitra: Kebijakan anggaran pemerintah picu eksploitasi SDA
A
A
A
Sindonews.com - Berdasarkan hasil kajian Fitra terhadap APBN dan APBD pada 2009-2012 ditemukan bahwa kebijakan anggaran yang salah menjadi pemicu terhadap kerusakan sumber daya alam (SDA).
Melalui siaran persnya, Kamis (19/12/2013), Knowledge Manager Fitra, Hadi Prayitno mengemukakan, kebijakan penerimaan negara memiliki semangat besar untuk mengeksploitasi hutan dan tambang melalui skema Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Dia mencatat, redistribusi anggaran melalui kebijakan belanja negara hanya mengalokasikan 1 persen untuk fungsi lingkungan hidup yang mengindikasikan bahwa pemerintah sengaja mengabaikan resiko kerusakan lingkungan yang ditimbulkan aktivitas industri kehutanan dan pertambangan.
"Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), yang sebagian besar bersumber dari aktivitas eksploitasi sumber daya alam menanggung 27 persen dari beban belanja negara," papar Hadi.
Fitra melihat penerimaan negara dari sektor kehutanan hanya berkontribusi sebesar 2,5 persen terhadap PNBP, tetapi kerusakan hutan yang ditimbulkan setiap tahun seluas 1,5 juta hektar. Hal ini menunjukkan adanya kerugian yang cukup besar akibat buruknya pengelolaan sumber pendapatan negara oleh pemerintah.
Ironisnya, catat Fitra, kebijakan belanja negara dan daerah dalam melakukan perbaikan tata kelola hutan serta lahan hanya mendapatkan alokasi rata-rata 1 persen, yang menunjukkan bahwa pemerintah hanya berniat menguras alam, tapi tidak bertanggung jawab untuk memperbaiki.
Melalui siaran persnya, Kamis (19/12/2013), Knowledge Manager Fitra, Hadi Prayitno mengemukakan, kebijakan penerimaan negara memiliki semangat besar untuk mengeksploitasi hutan dan tambang melalui skema Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Dia mencatat, redistribusi anggaran melalui kebijakan belanja negara hanya mengalokasikan 1 persen untuk fungsi lingkungan hidup yang mengindikasikan bahwa pemerintah sengaja mengabaikan resiko kerusakan lingkungan yang ditimbulkan aktivitas industri kehutanan dan pertambangan.
"Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), yang sebagian besar bersumber dari aktivitas eksploitasi sumber daya alam menanggung 27 persen dari beban belanja negara," papar Hadi.
Fitra melihat penerimaan negara dari sektor kehutanan hanya berkontribusi sebesar 2,5 persen terhadap PNBP, tetapi kerusakan hutan yang ditimbulkan setiap tahun seluas 1,5 juta hektar. Hal ini menunjukkan adanya kerugian yang cukup besar akibat buruknya pengelolaan sumber pendapatan negara oleh pemerintah.
Ironisnya, catat Fitra, kebijakan belanja negara dan daerah dalam melakukan perbaikan tata kelola hutan serta lahan hanya mendapatkan alokasi rata-rata 1 persen, yang menunjukkan bahwa pemerintah hanya berniat menguras alam, tapi tidak bertanggung jawab untuk memperbaiki.
(dmd)
Lihat Juga :
