Kemenpera: Bantuan pembiayaan perumahan baru 20%
Senin, 30 Desember 2013 - 17:54 WIB
Kemenpera: Bantuan pembiayaan perumahan baru 20%
A
A
A
Sindonews.com - Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) menyatakan, hingga kini program pemerintah pro rakyat berupa fasilitasi bantuan pembiayaan perumahan melalui kredit/pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera cukup baik.
Tercatat, hingga 2013 telah disalurkan sebanyak 273.832 unit rumah atau sebesar 20 persen dari target RPJMN sebanyak 1,35 juta unit rumah. Kemenpera mengakui bahwa angka tesebut jauh dari harapan terhadap pencapaian RPJMN.
"Untuk itu saya berharap kepada seluruh pemangku kepentingan baik dari bank pelaksana, pengembang, Pemda bersama-sama dengan pemerintah pusat membantu percepatan penyediaan rumah sejahtera bagi masyarakat berpenghasilan rendah," kata Deputi Bidang Pembiayaan Kemenpera, Sri Hartoyo dalam rilisnya, Senin (30/12/2013).
Program KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), kata dia, merupakan program bantuan pembiayaan perumahan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan berbagai manfaat yaitu suku bunga/marjin tetap sebesar 7,25 persen selama masa pinjaman. Itu pun sudah termasuk perlindungan asuransi jiwa dan kebakaran serta bebas PPN.
Sri mengatakan, selama perjalanan Program KPR-FLPP selama empat tahun terakhir terjadi berbagai dinamika dalam rangka menyeimbangkan demand dan pasokan. Dari sisi demand, pemerintah telah berusaha agar MBR bisa memiliki daya beli yang terjangkau untuk memiliki rumah sejahtera, berupa berbagai kemudahan dan jangka waktu pinjaman hingga 20 tahun.
"Upaya tersebut dilakukan bersama-sama dengan Bapertarum-PNS dan Jamsostek dalam mengupayakan uang muka. Pada 2013, kebijakan Bank Indonesia (BI) terhadap KPR Program Pemerintah memberikan ruang terhadap besaran uang muka sampai dengan nol/tanpa uang muka," ujarnya.
Sementara dari sisi pasokan, berbagai upaya dilakukan pemerintah dalam mendorong para pengembang untuk membangun rumah sejahtera, malalui stimulan PSU maupun menurunkan PPh Final dari 5 persen menjadi 1 persen. Upaya-upaya tersebut guna memberikan semangat sebagai kemampuan pemerintah dalam program pemerintah pro rakyat.
Peran dan dukungan perbankan dalam KPR-FLPP ini sangat penting. Karena sampai saat ini pembiayaan perumahan melalui sektor perbankan masih jadi penggerak utama dalam penyediaan kredit/pembiayaan perumahan.
"Saya ingin mengajak semua para pemangku kepentingan yaitu sektor perbankan, pengembang, pemerintah daerah, kementerian/lembaga terkait, asosiasi perumahan agar benar-benar berperan aktif ikut serta menyediakan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Tentunya memberikan berbagai kemudahan dalam seluruh proses penyediaan rumah sejahtera," pungkasnya.
Tercatat, hingga 2013 telah disalurkan sebanyak 273.832 unit rumah atau sebesar 20 persen dari target RPJMN sebanyak 1,35 juta unit rumah. Kemenpera mengakui bahwa angka tesebut jauh dari harapan terhadap pencapaian RPJMN.
"Untuk itu saya berharap kepada seluruh pemangku kepentingan baik dari bank pelaksana, pengembang, Pemda bersama-sama dengan pemerintah pusat membantu percepatan penyediaan rumah sejahtera bagi masyarakat berpenghasilan rendah," kata Deputi Bidang Pembiayaan Kemenpera, Sri Hartoyo dalam rilisnya, Senin (30/12/2013).
Program KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), kata dia, merupakan program bantuan pembiayaan perumahan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan berbagai manfaat yaitu suku bunga/marjin tetap sebesar 7,25 persen selama masa pinjaman. Itu pun sudah termasuk perlindungan asuransi jiwa dan kebakaran serta bebas PPN.
Sri mengatakan, selama perjalanan Program KPR-FLPP selama empat tahun terakhir terjadi berbagai dinamika dalam rangka menyeimbangkan demand dan pasokan. Dari sisi demand, pemerintah telah berusaha agar MBR bisa memiliki daya beli yang terjangkau untuk memiliki rumah sejahtera, berupa berbagai kemudahan dan jangka waktu pinjaman hingga 20 tahun.
"Upaya tersebut dilakukan bersama-sama dengan Bapertarum-PNS dan Jamsostek dalam mengupayakan uang muka. Pada 2013, kebijakan Bank Indonesia (BI) terhadap KPR Program Pemerintah memberikan ruang terhadap besaran uang muka sampai dengan nol/tanpa uang muka," ujarnya.
Sementara dari sisi pasokan, berbagai upaya dilakukan pemerintah dalam mendorong para pengembang untuk membangun rumah sejahtera, malalui stimulan PSU maupun menurunkan PPh Final dari 5 persen menjadi 1 persen. Upaya-upaya tersebut guna memberikan semangat sebagai kemampuan pemerintah dalam program pemerintah pro rakyat.
Peran dan dukungan perbankan dalam KPR-FLPP ini sangat penting. Karena sampai saat ini pembiayaan perumahan melalui sektor perbankan masih jadi penggerak utama dalam penyediaan kredit/pembiayaan perumahan.
"Saya ingin mengajak semua para pemangku kepentingan yaitu sektor perbankan, pengembang, pemerintah daerah, kementerian/lembaga terkait, asosiasi perumahan agar benar-benar berperan aktif ikut serta menyediakan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Tentunya memberikan berbagai kemudahan dalam seluruh proses penyediaan rumah sejahtera," pungkasnya.
(izz)
Lihat Juga :
