DPR desak renegosiasi kontrak tambang dipercepat

Senin, 06 Januari 2014 - 14:44 WIB
DPR desak renegosiasi kontrak tambang dipercepat
DPR desak renegosiasi kontrak tambang dipercepat
A A A
Sindonews.com - Anggota Komisi V DPR dari Fraksi PKB, Marwan Jafar mengatakan, Indonesia mempunyai cadangan gas yang cukup besar. Ada sumber gas Tangguh di Teluk Bintuni Papua Barat, salah satu sumber gas terbesar di dunia.

Diperkirakan akan mencapai ratusan tahun lamanya jika di eksplorasi. Selain itu, ada potensi gas Lapangan Abadi di Blok Masela Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku, yang diperkirakan bisa menghasilkan minyak dan gas lebih besar dari Lapangan Tangguh.

"Kemudian ada West Madura Offshore (WMO) yang kapasitas produksi minyak dan gasnya dari tahun ke tahun selalu meningkat. PT Arun Natural Gas Liquefaction, yang melakukan eksplorasi sumber gas di Arun, Aceh, dan lain-lain," kata dia dalam rilisnya, Senin (6/1/2014).

Anehnya, harga gas di Indonesia masih tinggi dibanding dengan negara lain. Padahal, Indonesia adalah pemasok gas terbesar dunia. Seharusnya, Indonesia lebih murah karena dipasok dari dalam negeri.

Karena itu, Marwan mendesak pemerintah untuk melakukan beberapa hal. Pertama, secepatnya menyelesaikan renegosiasi kontrak di bidang pertambangan yang merugikan negara dan rakyat.

"Karena, itu amanat UU No 4/2009 tentangan Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) yang hingga kini sebagian pembahasan masih cukup alot," katanya.

Kedua, lanjut Marwan, targetnya harus bisa meningkatkan royalti untuk pemerintah, adanya tarnsparansi pengelolaan tambang, dan adanya batasan mengenai luas area yang tidak merugikan pemerintah.

Ketiga, harus dilakukan audit oleh lembaga independen terhadap perusahaan pertambangan di Indonesia untuk mengetahui kapasitas produksi gas dalam negeri secara riil.

Keempat, harus dilakukan audit terhadap kebutuhan gas dalam negeri untuk meminimalisir manipulasi dan penyelewengan oleh oknum tertentu. Kelima, harus mendahulukan kebutuhan gas dalam negeri daripada mengekspor gas, sementara dalam negeri mengalami kekurangan.

"Keenam atau terakhir, harus ada kebijakan yang komprehensif mengenai gas karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Jangan sampai ada kelangkaan gas sedangkan produksi gas kita melimpah," pungkas dia.
(izz)
Copyright ©2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
berita/ rendering in 0.4879 seconds (0.1#10.140)