Dahlan punya dua skenario akuisisi Pertamina-PGN
A
A
A
Sindonews.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan menyebutkan, ada dua skenario yang dapat dilakukan PT Pertamina (Persero) dalam melakukan akuisisi terhadap PT Perusahaan Gas Negara (PGN).
"Dilakukan dua tahap atau sekaligus saja satu tahap," kata Dahlan di Kantor Kementrian BUMN, Jakarta, Kamis (16/1/2014).
Secara rinci, untuk opsi akuisisi dua tahap, Dahlan menerangkan bahwa pada tahap pertama PGN mengakuisisi PT Pertamina Gas (Pertagas), baru kemudian hasil gabungan keduanya diakuisisi oleh Pertamina sebagai induk usaha.
"Antara lain mengatasi keruwetan tadi, supaya tidak ada persaingan nasional dirugikan. Bisa saja satu tahap bisa saja dua tahap," papar Dahlan.
Dahlan menambahkan, kedua opsi tersebut masih belum dapat diputuskan dalam waktu dekat ini. Namun demikian, dirinya menerangkan, untuk melancarkan prosesi tersebut, pihaknya telah menunjuk PT Danareksa (Persero) dan Bahana Sekuiritas untuk mengkaji langkah terbaik yang dapat dipilih dari dua opsi tersebut.
"Akan satu tahap atau dua tahap masih dikaji, kalau yang terbaik untuk bangsa kita ikut saja, kalau yang baik dua step, PGN beli Pertagas, PGN dibeli Pertamina ya silakan saja, tapi kajiannya belum selesai," pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, Dahlan Iskan memastikan bahwa dirinya tidak terkait dengan rapat pada 7 Januari 2014 di Kantor Pusat Pertamina.
Dalam risalah rapat yang beredar menyebutkan bahwa pemerintah telah memberikan persetujuan atas rencana PT Pertamina mengakuisisi PT PGN. "Enggak tahu. Enggak tahu saya rapat itu," kata Dahlan Iskan kepada wartawan beberapa waktu lalu.
Sebelumnya, disebutkan bahwa berdasar risalah rapat di Kantor Pertamina pada 7 Januari 2014 tersebut, pemerintah sudah menyetujui rencana akuisisi PGN oleh Pertamina. Putusan itu berdasar risalah rapat yang dihadiri Menteri BUMN Dahlan Iskan, Deputi Menteri BUMN Dwiyanti Tjahjaningsih.
Selain itu, hadir pula Komisaris Pertamina Mahmudin Yasin, Edy Hermantoro, Bambang Brodjonegoro dan direksi Pertamina, yaitu Direktur Gas Hari Karyuliarso, dan Direktur Pemasaran Niaga Hanung Budya.
Pernyataan Dahlan tersebut sekaligus membantah bahwa pemerintah menyetujui rencana akuisisi PGN oleh Pertamina. Dia juga menolak memberikan penjelasan apakah dirinya sudah memberikan putusan mengenai akuisisi PGN oleh Pertamina.
Di kesempatan berbeda, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Susilo Siswoutomo menegaskan, pemerintah belum mengambil keputusan terkait rencana PT Pertamina untuk mengakuisisi PT PGN) dan menggabungkannya (merger) dengan PT Pertagas.
"Belum ada keputusan pemerintah soal merger Pertamina dan PGN. Hal itu perlu dikaji lebih mendalam dan akan dilakukan oleh tim independen. Skenarionya bisa PGN ke Pertamina atau Pertagas ke PGN. Bisa juga dua BUMN itu jalan sendiri-sendiri seperti sekarang," tegasnya.
Penegasan Susilo tersebut sekaligus menepis isu yang berkembang dalam tiga hari terakhir mengenai kabar adanya restu pemerintah terhadap rencana Pertamina mengakuisisi PGN.
Informasi yang diperoleh dari rapat internal Pertamina tersebut seolah telah mendapat legitimasi dari pemerintah. Padahal, faktanya masih berupa harapan dari Pertamina yang belum ditanggapi oleh pemerintah.
"Dilakukan dua tahap atau sekaligus saja satu tahap," kata Dahlan di Kantor Kementrian BUMN, Jakarta, Kamis (16/1/2014).
Secara rinci, untuk opsi akuisisi dua tahap, Dahlan menerangkan bahwa pada tahap pertama PGN mengakuisisi PT Pertamina Gas (Pertagas), baru kemudian hasil gabungan keduanya diakuisisi oleh Pertamina sebagai induk usaha.
"Antara lain mengatasi keruwetan tadi, supaya tidak ada persaingan nasional dirugikan. Bisa saja satu tahap bisa saja dua tahap," papar Dahlan.
Dahlan menambahkan, kedua opsi tersebut masih belum dapat diputuskan dalam waktu dekat ini. Namun demikian, dirinya menerangkan, untuk melancarkan prosesi tersebut, pihaknya telah menunjuk PT Danareksa (Persero) dan Bahana Sekuiritas untuk mengkaji langkah terbaik yang dapat dipilih dari dua opsi tersebut.
"Akan satu tahap atau dua tahap masih dikaji, kalau yang terbaik untuk bangsa kita ikut saja, kalau yang baik dua step, PGN beli Pertagas, PGN dibeli Pertamina ya silakan saja, tapi kajiannya belum selesai," pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, Dahlan Iskan memastikan bahwa dirinya tidak terkait dengan rapat pada 7 Januari 2014 di Kantor Pusat Pertamina.
Dalam risalah rapat yang beredar menyebutkan bahwa pemerintah telah memberikan persetujuan atas rencana PT Pertamina mengakuisisi PT PGN. "Enggak tahu. Enggak tahu saya rapat itu," kata Dahlan Iskan kepada wartawan beberapa waktu lalu.
Sebelumnya, disebutkan bahwa berdasar risalah rapat di Kantor Pertamina pada 7 Januari 2014 tersebut, pemerintah sudah menyetujui rencana akuisisi PGN oleh Pertamina. Putusan itu berdasar risalah rapat yang dihadiri Menteri BUMN Dahlan Iskan, Deputi Menteri BUMN Dwiyanti Tjahjaningsih.
Selain itu, hadir pula Komisaris Pertamina Mahmudin Yasin, Edy Hermantoro, Bambang Brodjonegoro dan direksi Pertamina, yaitu Direktur Gas Hari Karyuliarso, dan Direktur Pemasaran Niaga Hanung Budya.
Pernyataan Dahlan tersebut sekaligus membantah bahwa pemerintah menyetujui rencana akuisisi PGN oleh Pertamina. Dia juga menolak memberikan penjelasan apakah dirinya sudah memberikan putusan mengenai akuisisi PGN oleh Pertamina.
Di kesempatan berbeda, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Susilo Siswoutomo menegaskan, pemerintah belum mengambil keputusan terkait rencana PT Pertamina untuk mengakuisisi PT PGN) dan menggabungkannya (merger) dengan PT Pertagas.
"Belum ada keputusan pemerintah soal merger Pertamina dan PGN. Hal itu perlu dikaji lebih mendalam dan akan dilakukan oleh tim independen. Skenarionya bisa PGN ke Pertamina atau Pertagas ke PGN. Bisa juga dua BUMN itu jalan sendiri-sendiri seperti sekarang," tegasnya.
Penegasan Susilo tersebut sekaligus menepis isu yang berkembang dalam tiga hari terakhir mengenai kabar adanya restu pemerintah terhadap rencana Pertamina mengakuisisi PGN.
Informasi yang diperoleh dari rapat internal Pertamina tersebut seolah telah mendapat legitimasi dari pemerintah. Padahal, faktanya masih berupa harapan dari Pertamina yang belum ditanggapi oleh pemerintah.
(gpr)