BPH Migas upayakan penyaluran BBM untuk daerah terpencil
BPH Migas upayakan penyaluran BBM untuk daerah terpencil
A
A
A
Sindonews.com - Untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat yang jauh dari lembaga penyalur untuk membeli Bahan Bakar Minyak (BBM), Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) tengah merencanakan satu lembaga penyalur BBM tambahan untuk daerah kecil dengan konsep sub agen penyalur.
"Ini untuk menjawab kebutuhan masyarakat di daerah-daerah terpencil yang jauh dari lembaga penyalur. Saat ini sedang kita garap konsep sub agen penyalur tersebut,” ungkap Anggota Komite BPH Migas, Ibrahim Hasyim dalam rilisnya, Kamis (23/1/2014).
Mengenai rencana pembangunan sub agen itu sendiri, Ibrahim menambahkan butuh proses dan harus berkoordinasi terlebih dahulu, terutama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
"Karena peran Pemerintah Daerah (Pemda) disini sangat diperlukan dan tetap harus berada pada aturan yang ada," ujarnya.
Ibrahim mencontohkan, misalkan mengenai penetapan harga di daerah terpencil apa bisa dilakukan secara harga eceran tertinggi (HET) seperti minyak tanah.
"Hal seperti ini harus kita diskusikan sebelum ditetapkan. Kalau ini diperlukan bisa saja meminta aturan untuk itu. Tentu saja setelah melalui public hearing baru ditetapkan," paparnya.
Hal ini dilakukan tidak terlepas pada saat mengecek kondisi penyediaan dan pendistribusian BBM di daerah terpencil di Kabupaten Nias, Sumatera Utara.
Dikatakan Ibrahim, kunjungan kerja tersebut dilakukan dalam rangka melakukan pemantauan sekaligus pengawasan langsung terhadap penyediaan dan pendistribusian BBM di wilayah-wilayah terluar nusantara.
"Kita ingin melihat secara langsung seperti apa penyediaan dan pendistribusian BBM di wilayah-wilayah terluar nusantara," kata Ibrahim.
Wilayah yang memiliki 4 Kabupaten dan 1 kota dan memiliki cita-cita menjadi Propinsi tersebut, tutur Ibrahim hanya ada satu dua penyalur di satu wilayah. Minimnya lembaga penyalur ini mengakibatkan pembelian BBM hanya bertumpu pada satu tempat.
"Akhirnya untuk kebutuhan masyarakat di pulau-pulau kecil harus membeli BBM dengan menggunakan jerigen dan drum di APMS," tandasnya.
"Ini untuk menjawab kebutuhan masyarakat di daerah-daerah terpencil yang jauh dari lembaga penyalur. Saat ini sedang kita garap konsep sub agen penyalur tersebut,” ungkap Anggota Komite BPH Migas, Ibrahim Hasyim dalam rilisnya, Kamis (23/1/2014).
Mengenai rencana pembangunan sub agen itu sendiri, Ibrahim menambahkan butuh proses dan harus berkoordinasi terlebih dahulu, terutama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
"Karena peran Pemerintah Daerah (Pemda) disini sangat diperlukan dan tetap harus berada pada aturan yang ada," ujarnya.
Ibrahim mencontohkan, misalkan mengenai penetapan harga di daerah terpencil apa bisa dilakukan secara harga eceran tertinggi (HET) seperti minyak tanah.
"Hal seperti ini harus kita diskusikan sebelum ditetapkan. Kalau ini diperlukan bisa saja meminta aturan untuk itu. Tentu saja setelah melalui public hearing baru ditetapkan," paparnya.
Hal ini dilakukan tidak terlepas pada saat mengecek kondisi penyediaan dan pendistribusian BBM di daerah terpencil di Kabupaten Nias, Sumatera Utara.
Dikatakan Ibrahim, kunjungan kerja tersebut dilakukan dalam rangka melakukan pemantauan sekaligus pengawasan langsung terhadap penyediaan dan pendistribusian BBM di wilayah-wilayah terluar nusantara.
"Kita ingin melihat secara langsung seperti apa penyediaan dan pendistribusian BBM di wilayah-wilayah terluar nusantara," kata Ibrahim.
Wilayah yang memiliki 4 Kabupaten dan 1 kota dan memiliki cita-cita menjadi Propinsi tersebut, tutur Ibrahim hanya ada satu dua penyalur di satu wilayah. Minimnya lembaga penyalur ini mengakibatkan pembelian BBM hanya bertumpu pada satu tempat.
"Akhirnya untuk kebutuhan masyarakat di pulau-pulau kecil harus membeli BBM dengan menggunakan jerigen dan drum di APMS," tandasnya.
(gpr)
Explore More