Arah pembangunan ekonomi RI dinilai tak jelas
Kamis, 23 Januari 2014 - 16:39 WIB
Arah pembangunan ekonomi RI dinilai tak jelas
A
A
A
Sindonews.com - PP Muhammadiyah menganggap arah pembangunan ekonomi Indonesia tidak jelas, akibat besaran Pendapatan Domestik Bruto (PDB) yang tidak sejalan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsudin mengatakan, ketidakjelasan arah pembangunan ekonomi Indonesia telah dipicu oleh lunturnya tiga aspek utama sebagai penopang keseimbangan dinamika perekonomian domestik.
"Sehingga besaran PDB kita menjadi tidak sejalan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat," ujar Din di Gedung Muhammadiyah, Jakarta, Kamis (23/1/2014).
Dia merinci, tiga hal utama tersebut adalah aktifnya peran negara dalam pengambilan keputusan ekonomi, proteksionisme tehadap kepentingan dalam negeri, dan memperkuat landasan budaya.
"China sebagai negara sosialis berhasil menerapkan hal tersebut walaupun di kita sudah terkandung dalam UUD 1945 Pasal 33," katanya.
Kesenjangan yang terjadi dengan ditandai indeks kesejahteraan yang telah mencapai 0,41 terlihat secara kasat mata dan dikhawatirkan akan menimbulkan distorsi sosial.
"Kesenjangan ekonomi yang paling terlihat adalah kesenjangan kepemilikan lahan yang sudah seringkali menjadi permasalahan infrastrktur," pungkas Din.
Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsudin mengatakan, ketidakjelasan arah pembangunan ekonomi Indonesia telah dipicu oleh lunturnya tiga aspek utama sebagai penopang keseimbangan dinamika perekonomian domestik.
"Sehingga besaran PDB kita menjadi tidak sejalan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat," ujar Din di Gedung Muhammadiyah, Jakarta, Kamis (23/1/2014).
Dia merinci, tiga hal utama tersebut adalah aktifnya peran negara dalam pengambilan keputusan ekonomi, proteksionisme tehadap kepentingan dalam negeri, dan memperkuat landasan budaya.
"China sebagai negara sosialis berhasil menerapkan hal tersebut walaupun di kita sudah terkandung dalam UUD 1945 Pasal 33," katanya.
Kesenjangan yang terjadi dengan ditandai indeks kesejahteraan yang telah mencapai 0,41 terlihat secara kasat mata dan dikhawatirkan akan menimbulkan distorsi sosial.
"Kesenjangan ekonomi yang paling terlihat adalah kesenjangan kepemilikan lahan yang sudah seringkali menjadi permasalahan infrastrktur," pungkas Din.
(izz)
Lihat Juga :
