OJK: Perbankan harus lebih efisien
Jum'at, 24 Januari 2014 - 20:22 WIB
OJK: Perbankan harus lebih efisien
A
A
A
Sindonews.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong efisiensi perbankan sehingga mampu menekan biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO).
Direktur Pengawasan Bank Kantor OJK Sulampua, Ari Lajiji mengatakan, BOPO memang menjadi perhatian OJK, agar perbankan mampu menekan rasio ke level yang lebih rendah. Rasio BOPO maksimal 85 persen, jika di atas itu, berarti perbankan sudah tidak efisien.
"BOPO itu kan terkait masalah efisiensi. Tahun 2013, BOPO menjadi target ukuran kinerja yang ada di daerah," katanya, Jumat (24/1/2014).
Diketahui, per Oktober 2013 lalu, rata-rata rasio BOPO bank umum secara nasional sebesar 73,74 persen. Angka ini menurun 12,7 persen dibandingkan posisi Oktober 2011 yang sebesar 86,44 persen.
Namun, penyusutan ini lebih karena kenaikan pendapatan operasional. Sementara, biaya operasional tetap naik, meskipun kecil. Olehnya itu, regulator mengusulkan menurunkan rasio BOPO ke level 60 persen.
Rencananya, bagi bank yang bisa menekan rasio BOPO hingga level 60 persen, OJK bakal memberikan kebebasan bagi bank membuka kantor cabang baru di seluruh lokasi Indonesia. Bank juga akan mendapatkan insentif, berupa pelonggaran izin untuk menerbitkan produk baru.
Karena itu, sebagai upaya dalam menurunkan rasio BOPO, OJK meminta agar perbankan memperhatikan biaya overhead-nya. Selain itu, perencanaan mesti matang untuk mengantisipasi adanya beban berlebih. Misalnya saat perbankan melakukan ekspansi pembukaan jaringan.
Begitupula dengan iming-iming hadiah untuk menarik nasabah. Bank, ungkap ari, semestinya mempertimbangkan benefit cost-nya. Seberapa besar manfaat yang perbankan peroleh dibanding dengan pengeluaran.
Jika pun bank yang bersangkutan merasa tidak mengeluarkan dana besar terkait hadiah, itu juga memberikan sumbangsih terhadap peningkatan rasio BOPO.
Direktur Pengawasan Bank Kantor OJK Sulampua, Ari Lajiji mengatakan, BOPO memang menjadi perhatian OJK, agar perbankan mampu menekan rasio ke level yang lebih rendah. Rasio BOPO maksimal 85 persen, jika di atas itu, berarti perbankan sudah tidak efisien.
"BOPO itu kan terkait masalah efisiensi. Tahun 2013, BOPO menjadi target ukuran kinerja yang ada di daerah," katanya, Jumat (24/1/2014).
Diketahui, per Oktober 2013 lalu, rata-rata rasio BOPO bank umum secara nasional sebesar 73,74 persen. Angka ini menurun 12,7 persen dibandingkan posisi Oktober 2011 yang sebesar 86,44 persen.
Namun, penyusutan ini lebih karena kenaikan pendapatan operasional. Sementara, biaya operasional tetap naik, meskipun kecil. Olehnya itu, regulator mengusulkan menurunkan rasio BOPO ke level 60 persen.
Rencananya, bagi bank yang bisa menekan rasio BOPO hingga level 60 persen, OJK bakal memberikan kebebasan bagi bank membuka kantor cabang baru di seluruh lokasi Indonesia. Bank juga akan mendapatkan insentif, berupa pelonggaran izin untuk menerbitkan produk baru.
Karena itu, sebagai upaya dalam menurunkan rasio BOPO, OJK meminta agar perbankan memperhatikan biaya overhead-nya. Selain itu, perencanaan mesti matang untuk mengantisipasi adanya beban berlebih. Misalnya saat perbankan melakukan ekspansi pembukaan jaringan.
Begitupula dengan iming-iming hadiah untuk menarik nasabah. Bank, ungkap ari, semestinya mempertimbangkan benefit cost-nya. Seberapa besar manfaat yang perbankan peroleh dibanding dengan pengeluaran.
Jika pun bank yang bersangkutan merasa tidak mengeluarkan dana besar terkait hadiah, itu juga memberikan sumbangsih terhadap peningkatan rasio BOPO.
(gpr)
Lihat Juga :
