Kadin: Pemerintah jangan egois buat kebijakan
Kadin: Pemerintah jangan egois buat kebijakan
A
A
A
Sindonews.com - Untuk menunjang pertumbuhan ekonomi nasional 2014 yang merupakan tahun politik, pemerintah diminta untuk terus menjaga momentum pergerakan ekonomi daerah.
Pasalnya, pada 2015 dinilai sebagai tahun adaptasi yang baru, sehingga pergerakan mesin ekonomi yang sudah digerakkan oleh pelaku usaha nasional maupun asing di Indonesia harus terus dijaga dan dikembangkan.
Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pemberdayaan Daerah dan Bulog, Natsir Mansyur mengatakan, para pengusaha berharap pemerintah sebagai industri kebijakan dapat mengurangi mengeluarkan kebijakan yang dapat merusak iklim bisnis dalam negeri yang berdampak sistemik kepada pelaku usaha.
"Misalnya, harus tutup usaha, kredit macet, PHK, yang menyebabkan ekonomi daerah tidak jalan atau bahkan pindah ke negara lain. Kebijakan yang tidak ramah bisnis itu harus dihindari," kata dia dalam rilinsya, Kamis (30/1/2014).
Menurutnya, dalam momentum tahun politik ini sinergitas antara pemerintah dan pelaku usaha harus terus dijaga. Karena, kata Natsir tidak jarang egoisme sektoral masing-masing kementerian berlomba-lomba menerbitkan kebijakan yang tidak dapat diterima dunia usaha.
Misalnya, lanjut dia, kebijakan Menkeu tentang penetapan bea keluar mineral yang membuat pengusaha tutup usaha atau kebijakan tata niaga impor pangan oleh Kemendag yang carut marut.
"Saya kira banyak cara untuk menjaga mesin pergerakan ekonomi daerah dan nasional, namun sangat penting bila kementerian dan pengusaha sebaiknya duduk bersama sebelum mengeluarkan kebijakan," ujarnya.
Sejauh ini, pihaknya mengaku sangat mengapresiasi Kementerian Perindustrian dan Kementerian ESDM, Kementerian Perhubungan, Kementerian PPN/Bapenass, Kementan, BUMN, Bulog, Pelindo dan Bank Indonesia, hingga OJK yang mengajak dunia usaha, Kadin dan asosiasi membuat kebijakan.
"Ini kan contoh baik bagi dunia bisnis, kita harapkan dapat pula diikuti oleh kementerian lainnya agar kebijakan yang diberlakukan bisa tepat sasaran dan berdampak positif bagi dunia usaha nasional," pungkas Natsir.
Pasalnya, pada 2015 dinilai sebagai tahun adaptasi yang baru, sehingga pergerakan mesin ekonomi yang sudah digerakkan oleh pelaku usaha nasional maupun asing di Indonesia harus terus dijaga dan dikembangkan.
Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pemberdayaan Daerah dan Bulog, Natsir Mansyur mengatakan, para pengusaha berharap pemerintah sebagai industri kebijakan dapat mengurangi mengeluarkan kebijakan yang dapat merusak iklim bisnis dalam negeri yang berdampak sistemik kepada pelaku usaha.
"Misalnya, harus tutup usaha, kredit macet, PHK, yang menyebabkan ekonomi daerah tidak jalan atau bahkan pindah ke negara lain. Kebijakan yang tidak ramah bisnis itu harus dihindari," kata dia dalam rilinsya, Kamis (30/1/2014).
Menurutnya, dalam momentum tahun politik ini sinergitas antara pemerintah dan pelaku usaha harus terus dijaga. Karena, kata Natsir tidak jarang egoisme sektoral masing-masing kementerian berlomba-lomba menerbitkan kebijakan yang tidak dapat diterima dunia usaha.
Misalnya, lanjut dia, kebijakan Menkeu tentang penetapan bea keluar mineral yang membuat pengusaha tutup usaha atau kebijakan tata niaga impor pangan oleh Kemendag yang carut marut.
"Saya kira banyak cara untuk menjaga mesin pergerakan ekonomi daerah dan nasional, namun sangat penting bila kementerian dan pengusaha sebaiknya duduk bersama sebelum mengeluarkan kebijakan," ujarnya.
Sejauh ini, pihaknya mengaku sangat mengapresiasi Kementerian Perindustrian dan Kementerian ESDM, Kementerian Perhubungan, Kementerian PPN/Bapenass, Kementan, BUMN, Bulog, Pelindo dan Bank Indonesia, hingga OJK yang mengajak dunia usaha, Kadin dan asosiasi membuat kebijakan.
"Ini kan contoh baik bagi dunia bisnis, kita harapkan dapat pula diikuti oleh kementerian lainnya agar kebijakan yang diberlakukan bisa tepat sasaran dan berdampak positif bagi dunia usaha nasional," pungkas Natsir.
(izz)
Explore More