Penyaluran KUR 2013 di DIY capai Rp914,4 M
A
A
A
Sindonews.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa menegaskan, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) secara akumulatif mulai 2007 sampai dengan Desember 2013 telah mencapai Rp137,7 triliun dengan 10,03 juta debitur. Untuk Januari-Desember 2013, penyaluran KUR mencapai Rp40,05 triliun dengan jumlah debitur 2,3 juta.
Penyaluran KUR di Provinsi DIY secara akumulatif mencapai Rp2,8 triliun dengan debitur 261 ribu. Untuk 2013 (Januari-Desember), penyaluran KURnya sebesar Rp914,4 miliar dengan debitur 63,3 ribu.
Sektor hulu (pertanian, kelautan, perikanan, kehutanan, dan industri pengolahan), tetap menjadi prioritas program KUR. Sektor hulu tersebut mempunyai nilai tambah yang lebih besar dan banyak menyerap tenaga kerja. Sehingga kegiatan yang telah dilakukan oleh Kementerian Teknis dan Pemerintah Daerah perlu terus dilanjutkan, bahkan ditingkatkan.
“Penyiapan calon debitur KUR merupakan hal yang strategis dan merupakan tugas kita bersama, yang paling utama adalah Kementerian Teknis dan Pemerintah Daerah,” ujarnya di Kulonprogo, Kamis (30/1/2014).
Mengacu kepada nota kesepahaman bersama (MOU) KUR, kementerian teknis mempunyai tugas, yaitu mempersiapkan UMKM yang produktif (individu, kelopok, kemitraan, cluster) yang dapat dibiayai dengan KUR, menetapkan kebijakan dan prioritas bidang usaha yang akan menerima penjaminan KUR.
Selanjutnya, melakukan pembinaan dan pendampingan UMKM selama masa pengurusan dan pengembalian kredit/pembiayaan UMKM dengan pihak lainnya seperti perusahaan inti/offtaker yang memberikan kontribusi dan dukungan untuk kelancaran usaha.
Tugas kementerian teknis tersebut pada dasarnya sama dengan tugas pemerintah daerah yang merupakan institusi terdekat dengan UMK.
“Tentunya pimpinan daerah pun perlu secara aktif bekerja sama dan mendorong perbankan di wilyahnya untuk menyalurkan KUR,” pungkasnya.
Penyaluran KUR di Provinsi DIY secara akumulatif mencapai Rp2,8 triliun dengan debitur 261 ribu. Untuk 2013 (Januari-Desember), penyaluran KURnya sebesar Rp914,4 miliar dengan debitur 63,3 ribu.
Sektor hulu (pertanian, kelautan, perikanan, kehutanan, dan industri pengolahan), tetap menjadi prioritas program KUR. Sektor hulu tersebut mempunyai nilai tambah yang lebih besar dan banyak menyerap tenaga kerja. Sehingga kegiatan yang telah dilakukan oleh Kementerian Teknis dan Pemerintah Daerah perlu terus dilanjutkan, bahkan ditingkatkan.
“Penyiapan calon debitur KUR merupakan hal yang strategis dan merupakan tugas kita bersama, yang paling utama adalah Kementerian Teknis dan Pemerintah Daerah,” ujarnya di Kulonprogo, Kamis (30/1/2014).
Mengacu kepada nota kesepahaman bersama (MOU) KUR, kementerian teknis mempunyai tugas, yaitu mempersiapkan UMKM yang produktif (individu, kelopok, kemitraan, cluster) yang dapat dibiayai dengan KUR, menetapkan kebijakan dan prioritas bidang usaha yang akan menerima penjaminan KUR.
Selanjutnya, melakukan pembinaan dan pendampingan UMKM selama masa pengurusan dan pengembalian kredit/pembiayaan UMKM dengan pihak lainnya seperti perusahaan inti/offtaker yang memberikan kontribusi dan dukungan untuk kelancaran usaha.
Tugas kementerian teknis tersebut pada dasarnya sama dengan tugas pemerintah daerah yang merupakan institusi terdekat dengan UMK.
“Tentunya pimpinan daerah pun perlu secara aktif bekerja sama dan mendorong perbankan di wilyahnya untuk menyalurkan KUR,” pungkasnya.
(gpr)