PGN berkomitmen kembangkan gas kota di DKI
A
A
A
Sindonews.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengadakan pertemuan khusus dengan Direksi PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) untuk memastikan komitmen dan rencana PGN dalam mendukung program peningkatan penyaluran gas bumi ke DKI Jakarta.
Ini adalah pertemuan lanjutan dari dua kali kunjungan Jokowi ke PGN pada tahun lalu. Sebelumnya, PGN dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI sudah meneken Memorandum of Understanding (MoU) mengenai penyaluran gas bumi untuk transportasi dan perumahan (rumah tangga) di DKI Jakarta.
Direktur Utama PGN Hendi Prio Santoso menjelaskan bahwa dari 60-an trader gas bumi yang ada di Indonesia, PGN adalah satu-satunya perusahaan yang membangun jaringan pipa gas untuk menyalurkan gas bumi di wilayah DKI Jakarta.
"Kita semua memahami bagaimana tantangannya membentangkan infrastruktur energi berupa pipa gas di tengah hiruk pikuknya kesibukan Jakarta, tapi kami tetap berkomitmen untuk terus membangun," kata Hendi dalam rilisnya di Jakarta, Kamis (20/2/2014).
Pengembangan infrastruktur yang dilakukan PGN ditujukan untuk melayani seluruh lapisan konsumen, baik itu rumah tangga, industri, usaha kecil seperti warung bakso, restoran maupun gas untuk transportasi.
Saat ini, jumlah pelanggan PGN di DKI Jakarta sekitar 13.900 pelanggan. Dari jumlah itu, sekitar 13.500 di antaranya adalah pelanggan kecil dan rumah tangga.
"Untuk itu kami sangat berharap agar ada saling pengertian dari pelaku usaha gas lainnya untuk turut membangun infrastruktur gas di daerah yang belum ditangani PGN agar pemanfaatan gas bumi dapat merata ke seluruh wilayah Indonesia," ujar Hendi.
Setiap hari PGN mengalirkan gas ke wilayah DKI Jakarta sebanyak 95 juta kaki kubik atau setara 2,7 juta liter BBM per hari. Ini berarti selama ini PGN turut membantu mengurangi kemacetan lalu lintas karena kalau diangkut dengan truk tangki berkapasitas 10 ribu liter, maka membutuhkan 270 truk tangki yang akan menambah padat jalanan di Jakarta.
Wilayah DKI adalah satu dari banyak wilayah di Indonesia yang mendapatkan aliran gas dari PGN. Saat ini, PGN memiliki pipa sekitar 6.000 kilometer yang terbentang di Pulau Sumatera dan Jawa. PGN menyalurkan gas bumi untuk lebih dari 100 ribu pelanggan.
"Dari jumlah itu lebih dari 98 ribu pelanggan adalah rumah tangga dan komersial, seperti warung bakso, pempek dan usaha kecil lainnya," imbuh Hendi.
Kepada Jokowi, Hendi juga menjelaskan kesiapan PGN untuk terus mengembangkan infrastruktur dalam rangka meningkatkan pertumbuhan penyaluran gas ke wilayah DKI Jakarta.
"PGN berkomitmen menjadikan DKI Jakarta sebagai role model Kota Gas di Indonesia dalam percepatan konversi BBM ke gas bumi," jelas dia.
PGN, kata Hendi menegaskan kembali komitmennya untuk mengembangkan infrastruktur gas bumi di DKI yang satu arah dengan rencana pengembangkan kota oleh Pemprov DKI.
Peningkatan infrastruktur gas sangat diperlukan untuk pemerataan penggunaan gas bumi di DKI Jakarta pada khususnya dan wilayah lain di Indonesia untuk mengurangi beban negara akibat impor BBM.
Ketergantungan pada impor BBM itu telah menguras devisa negara yang membuat neraca perdagangan Indonesia defisit. Ketergantungan pada BBM impor itu juga menambah beban subsidi energi di APBN.
Ini adalah pertemuan lanjutan dari dua kali kunjungan Jokowi ke PGN pada tahun lalu. Sebelumnya, PGN dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI sudah meneken Memorandum of Understanding (MoU) mengenai penyaluran gas bumi untuk transportasi dan perumahan (rumah tangga) di DKI Jakarta.
Direktur Utama PGN Hendi Prio Santoso menjelaskan bahwa dari 60-an trader gas bumi yang ada di Indonesia, PGN adalah satu-satunya perusahaan yang membangun jaringan pipa gas untuk menyalurkan gas bumi di wilayah DKI Jakarta.
"Kita semua memahami bagaimana tantangannya membentangkan infrastruktur energi berupa pipa gas di tengah hiruk pikuknya kesibukan Jakarta, tapi kami tetap berkomitmen untuk terus membangun," kata Hendi dalam rilisnya di Jakarta, Kamis (20/2/2014).
Pengembangan infrastruktur yang dilakukan PGN ditujukan untuk melayani seluruh lapisan konsumen, baik itu rumah tangga, industri, usaha kecil seperti warung bakso, restoran maupun gas untuk transportasi.
Saat ini, jumlah pelanggan PGN di DKI Jakarta sekitar 13.900 pelanggan. Dari jumlah itu, sekitar 13.500 di antaranya adalah pelanggan kecil dan rumah tangga.
"Untuk itu kami sangat berharap agar ada saling pengertian dari pelaku usaha gas lainnya untuk turut membangun infrastruktur gas di daerah yang belum ditangani PGN agar pemanfaatan gas bumi dapat merata ke seluruh wilayah Indonesia," ujar Hendi.
Setiap hari PGN mengalirkan gas ke wilayah DKI Jakarta sebanyak 95 juta kaki kubik atau setara 2,7 juta liter BBM per hari. Ini berarti selama ini PGN turut membantu mengurangi kemacetan lalu lintas karena kalau diangkut dengan truk tangki berkapasitas 10 ribu liter, maka membutuhkan 270 truk tangki yang akan menambah padat jalanan di Jakarta.
Wilayah DKI adalah satu dari banyak wilayah di Indonesia yang mendapatkan aliran gas dari PGN. Saat ini, PGN memiliki pipa sekitar 6.000 kilometer yang terbentang di Pulau Sumatera dan Jawa. PGN menyalurkan gas bumi untuk lebih dari 100 ribu pelanggan.
"Dari jumlah itu lebih dari 98 ribu pelanggan adalah rumah tangga dan komersial, seperti warung bakso, pempek dan usaha kecil lainnya," imbuh Hendi.
Kepada Jokowi, Hendi juga menjelaskan kesiapan PGN untuk terus mengembangkan infrastruktur dalam rangka meningkatkan pertumbuhan penyaluran gas ke wilayah DKI Jakarta.
"PGN berkomitmen menjadikan DKI Jakarta sebagai role model Kota Gas di Indonesia dalam percepatan konversi BBM ke gas bumi," jelas dia.
PGN, kata Hendi menegaskan kembali komitmennya untuk mengembangkan infrastruktur gas bumi di DKI yang satu arah dengan rencana pengembangkan kota oleh Pemprov DKI.
Peningkatan infrastruktur gas sangat diperlukan untuk pemerataan penggunaan gas bumi di DKI Jakarta pada khususnya dan wilayah lain di Indonesia untuk mengurangi beban negara akibat impor BBM.
Ketergantungan pada impor BBM itu telah menguras devisa negara yang membuat neraca perdagangan Indonesia defisit. Ketergantungan pada BBM impor itu juga menambah beban subsidi energi di APBN.
(rna)