Ego sektoral hambat pembangunan daerah perbatasan
Ego sektoral hambat pembangunan daerah perbatasan
A
A
A
Sindonews.com - Ego sektoral kementerian/lembaga (K/L) menjadi salah satu hambatan dalam pembangunan di daerah perbatasan. Seringkali mereka hanya mementingkan sektor masing-masing tanpa koordinasi dan kerja sama.
Hal ini menjadi sorotan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Joko Suyanto. Menurutnya, egosektoral seringkali muncul pada saat perencanaan anggaran. Hal ini yang kemudian membuat perbaikan daerah perbatasan tidak maksimal.
"Ini seringkali menjadi sumbatan-sumbatan," ujarnya dalam Rapat Kerja VI Badan Nasional Pengembangan Perbatasan (BNPP), bertema Upaya Pengembangan Ekonomi Kawasan Perbatasan Negara dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Jakarta, Rabu (26/2/2014) malam.
Dia menegaskan sudah seharusnya ego sektoral antar kementerian/lembaga atau bahkan pemerintah daerah (pemda) dihilangkan. Jika ego sektoral masih tetap mewarnai maka tidak dapat diharapkan pembangunan daerah perbatasan akan berjalan baik. “Program kementerian seperti ini ya tidak perlu rumit dengan yang lain,” ucapnya.
Mantan Panglima TNI ini menegaskan persoalan perbatasan tidak hanya persoalan keamanan dan pertahanan. Tapi, persoalan kesejahteraan karena daerah perbatasan adalah etalase bangsa Indonesia.
“Kunci dari semua ini adalah koordinasi dan sinkronisasi. Koordinasi mudah diucapkan, tapi seringkali tidak mudah dilakukan,” papar Joko.
Koordoinasi antar kementerian/lembaga dan pemda adalah untuk memikirkan bagaimana mengembangkan sektor perbatasan menjadi kawasan terpadu yang secara ekonomi juga bangkit, sama seperti daerah-daeerah lain.
“Inilah fungsi dan tugas BNPP bagaimana mensinkronkan. Pemda kan mempunyi program yang tadinya berserakan sendiri-sendiri sekarang dipadukan. Sehingga tidak berserakan satu sama lain,” paparnya.
Adanya BNPP sebagai bagian yang menkoordinasikan pembangunan daerah perbatasan sejak 2010 lalu sudah sedikit banyak memberikan hasil. Ini menunjukkan keseriusan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan.
Hal ini menjadi sorotan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Joko Suyanto. Menurutnya, egosektoral seringkali muncul pada saat perencanaan anggaran. Hal ini yang kemudian membuat perbaikan daerah perbatasan tidak maksimal.
"Ini seringkali menjadi sumbatan-sumbatan," ujarnya dalam Rapat Kerja VI Badan Nasional Pengembangan Perbatasan (BNPP), bertema Upaya Pengembangan Ekonomi Kawasan Perbatasan Negara dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Jakarta, Rabu (26/2/2014) malam.
Dia menegaskan sudah seharusnya ego sektoral antar kementerian/lembaga atau bahkan pemerintah daerah (pemda) dihilangkan. Jika ego sektoral masih tetap mewarnai maka tidak dapat diharapkan pembangunan daerah perbatasan akan berjalan baik. “Program kementerian seperti ini ya tidak perlu rumit dengan yang lain,” ucapnya.
Mantan Panglima TNI ini menegaskan persoalan perbatasan tidak hanya persoalan keamanan dan pertahanan. Tapi, persoalan kesejahteraan karena daerah perbatasan adalah etalase bangsa Indonesia.
“Kunci dari semua ini adalah koordinasi dan sinkronisasi. Koordinasi mudah diucapkan, tapi seringkali tidak mudah dilakukan,” papar Joko.
Koordoinasi antar kementerian/lembaga dan pemda adalah untuk memikirkan bagaimana mengembangkan sektor perbatasan menjadi kawasan terpadu yang secara ekonomi juga bangkit, sama seperti daerah-daeerah lain.
“Inilah fungsi dan tugas BNPP bagaimana mensinkronkan. Pemda kan mempunyi program yang tadinya berserakan sendiri-sendiri sekarang dipadukan. Sehingga tidak berserakan satu sama lain,” paparnya.
Adanya BNPP sebagai bagian yang menkoordinasikan pembangunan daerah perbatasan sejak 2010 lalu sudah sedikit banyak memberikan hasil. Ini menunjukkan keseriusan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan.
(dmd)
Explore More