Backlog perumahan di Sulsel capai 300 ribu unit
Jum'at, 28 Februari 2014 - 20:26 WIB
Backlog perumahan di Sulsel capai 300 ribu unit
A
A
A
Sindonews.com - Angka kekurangan (backlog) perumahan di Sulsel terus meningkat. Perhimpunan Real Estate Indonesia (REI) Sulsel memperkirakan sampai akhir 2013, mencapai hingga 300 ribu hunian.
Badan Pertimbangan Organisasi REI Sulsel Ambo Ala mengatakan, tingginya angka tersebut karena kemampuan dalam pemenuhan kebutuhan rumah hanya sampai 5.000-7.000 unit dari target antara 10.000-15.000 unit. Sehingga secara otomatis terjadi pertambahan kebutuhan rumah 15-20 persen setiap tahunnya.
“Dari 300.000 unit ini, backlog tertinggi masih terjadi di Kota Makassar dan sekitarnya yang persentasenya mencapai 50 persen dari total kebutuhan di Sulsel,” ungkapnya di kompleks perumahan Bank Indonesia, Jumat (28/2/2014).
Karena backlog setiap tahun terus meningkat, dia berharap seluruh stakeholder bisa duduk bersama untuk merumuskan sebuah kebijakan, agar tidak terjadi gap (kesenjangan) yang semakin tajam.
Mulai dari inventarisasi riil kebutuhan rumah per kabupaten/kota sampai pembangunan pusat industri baru selain kota Makassar, yang nantinya mampu menahan laju urbanisasi dari daerah hinterland sekaligus menyerap tenaga kerja baru.
Selain itu, kata dia, pemerintah sudah perlu memikirkan realisasi dari wacana bank tanah. Menurutnya, cara ini terbilang sukses dilakukan di beberapa negara seperti China ataupun Belanda, dimana sebagian besar dikuasai pemerintah sehingga harga tanah tidak mudah mengalami penggelembungan. “Dengan demikian backlog pun bisa ditekan,” katanya.
Dia menambahkan, untuk menyiasati sulitnya lahan, pemerintah bekerja sama dengan pengembang dapat memprioritaskan pembangunan rumah susun. Hanya saja, hal ini masih memerlukan edukasi, agar masyarakat berminat untuk tinggal di rumah susun.
Diketahui, sepanjang 2014, REI Sulsel hanya menargetkan 15 ribu unit rumah. 10 ribu rumah sederhana dengan pembiayaan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). Sisanya, 5.000 unit untuk segmen menengah ke atas.
Di tempat sama, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulampua Suhaedi mengatakan, jika besarnya angka backlog tidak terkait dengan kebijakan LTV. Sebab backlog biasanya berhubungan dengan kemampuan pasar, sementara LTV hanya membatasi kebijakan kepemilikan rumah untuk rumah kedua dan seterusnya.
Sehingga pihaknya meyakini, jika kebijakan LTV justru akan melindungi masyarakat yang memang menyasar rumah pertama sebagai kebutuhan rumah tinggal bukan lagi sebagai investasi.
“Harus dikaji jangan sampai karena tingkat kemampuan masyarakat yang tidak mampu membeli, jangan semata-mata kebijakannya yang disalahkan. Dengan kebijakan ini justru akan menekan aksi spekulan untuk membeli rumah lalu menjual kembali,” tandasnya.
Badan Pertimbangan Organisasi REI Sulsel Ambo Ala mengatakan, tingginya angka tersebut karena kemampuan dalam pemenuhan kebutuhan rumah hanya sampai 5.000-7.000 unit dari target antara 10.000-15.000 unit. Sehingga secara otomatis terjadi pertambahan kebutuhan rumah 15-20 persen setiap tahunnya.
“Dari 300.000 unit ini, backlog tertinggi masih terjadi di Kota Makassar dan sekitarnya yang persentasenya mencapai 50 persen dari total kebutuhan di Sulsel,” ungkapnya di kompleks perumahan Bank Indonesia, Jumat (28/2/2014).
Karena backlog setiap tahun terus meningkat, dia berharap seluruh stakeholder bisa duduk bersama untuk merumuskan sebuah kebijakan, agar tidak terjadi gap (kesenjangan) yang semakin tajam.
Mulai dari inventarisasi riil kebutuhan rumah per kabupaten/kota sampai pembangunan pusat industri baru selain kota Makassar, yang nantinya mampu menahan laju urbanisasi dari daerah hinterland sekaligus menyerap tenaga kerja baru.
Selain itu, kata dia, pemerintah sudah perlu memikirkan realisasi dari wacana bank tanah. Menurutnya, cara ini terbilang sukses dilakukan di beberapa negara seperti China ataupun Belanda, dimana sebagian besar dikuasai pemerintah sehingga harga tanah tidak mudah mengalami penggelembungan. “Dengan demikian backlog pun bisa ditekan,” katanya.
Dia menambahkan, untuk menyiasati sulitnya lahan, pemerintah bekerja sama dengan pengembang dapat memprioritaskan pembangunan rumah susun. Hanya saja, hal ini masih memerlukan edukasi, agar masyarakat berminat untuk tinggal di rumah susun.
Diketahui, sepanjang 2014, REI Sulsel hanya menargetkan 15 ribu unit rumah. 10 ribu rumah sederhana dengan pembiayaan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). Sisanya, 5.000 unit untuk segmen menengah ke atas.
Di tempat sama, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulampua Suhaedi mengatakan, jika besarnya angka backlog tidak terkait dengan kebijakan LTV. Sebab backlog biasanya berhubungan dengan kemampuan pasar, sementara LTV hanya membatasi kebijakan kepemilikan rumah untuk rumah kedua dan seterusnya.
Sehingga pihaknya meyakini, jika kebijakan LTV justru akan melindungi masyarakat yang memang menyasar rumah pertama sebagai kebutuhan rumah tinggal bukan lagi sebagai investasi.
“Harus dikaji jangan sampai karena tingkat kemampuan masyarakat yang tidak mampu membeli, jangan semata-mata kebijakannya yang disalahkan. Dengan kebijakan ini justru akan menekan aksi spekulan untuk membeli rumah lalu menjual kembali,” tandasnya.
(gpr)
Lihat Juga :
