Fitra: DPR tak gunakan fungsi budgeting untuk rakyat
Senin, 10 Maret 2014 - 13:55 WIB
Fitra: DPR tak gunakan fungsi budgeting untuk rakyat
A
A
A
Sindonews.com - Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Yenny Sucipto menilai DPR tidak menggunakan fungsi budgeting yang ada dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk kesejahteraan rakyat.
Menurutnya, fungsi budgeting yang dilakukan DPR terutama pada periode 2009-2014 tidak maksimal memenuhi kesejahteraan rakyat. Beberapa keputusan DPR lebih berpihak kepada pemerintah dibanding memihak rakyat. APBN dinilai lebih banyak dipenuhi oleh kepentingan politik tertentu.
"Kita tahu DPR dalam amanat UUD 1945 pasal 23 menyebutkan APBN merupakan pengelolaan keuangan negara yang digunakan untuk kemakmuran rakyat. Namun, dalam praktiknya lebih banyak dipenuhi oleh kepentingan elit politik," ungkapnya dalam konferensi pers, Senin (10/3/2014).
Salah satu poin yang dikritisi adalah anggaran kesehatan yang masih stagnan di angka 2 persen. Padahal dalam UU No 36/2009 pasal 171, mengamanatkan anggaran kesehatan pemerintah sebesar 5 persen dari APBN.
"Anggaran kesehatan cenderung mengalami penurunan alokasi. Padahal kesehatan merupakan hak konstitusional rakyat yang harus diperjuangkan DPR," imbuhnya.
Sekadar informasi, UU No 36/2009 dalam pasal 171 ayat 1 menyebutkan bahwa besar anggaran kesehatan pemerintah dialokasikan minimal 5 persen dari APBN di luar gaji.
Menurutnya, fungsi budgeting yang dilakukan DPR terutama pada periode 2009-2014 tidak maksimal memenuhi kesejahteraan rakyat. Beberapa keputusan DPR lebih berpihak kepada pemerintah dibanding memihak rakyat. APBN dinilai lebih banyak dipenuhi oleh kepentingan politik tertentu.
"Kita tahu DPR dalam amanat UUD 1945 pasal 23 menyebutkan APBN merupakan pengelolaan keuangan negara yang digunakan untuk kemakmuran rakyat. Namun, dalam praktiknya lebih banyak dipenuhi oleh kepentingan elit politik," ungkapnya dalam konferensi pers, Senin (10/3/2014).
Salah satu poin yang dikritisi adalah anggaran kesehatan yang masih stagnan di angka 2 persen. Padahal dalam UU No 36/2009 pasal 171, mengamanatkan anggaran kesehatan pemerintah sebesar 5 persen dari APBN.
"Anggaran kesehatan cenderung mengalami penurunan alokasi. Padahal kesehatan merupakan hak konstitusional rakyat yang harus diperjuangkan DPR," imbuhnya.
Sekadar informasi, UU No 36/2009 dalam pasal 171 ayat 1 menyebutkan bahwa besar anggaran kesehatan pemerintah dialokasikan minimal 5 persen dari APBN di luar gaji.
(izz)
Lihat Juga :
