DPR tidak perjuangkan APBN untuk rakyat
Senin, 10 Maret 2014 - 15:39 WIB
DPR tidak perjuangkan APBN untuk rakyat
A
A
A
Sindonews.com - Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Yenny Sucipto menilai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak memiliki keberpihakan terhadap rakyat.
Pasalnya, fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai produk kebijakan anggaran belanja tidak bersentuhan dengan rakyat, kecuali hanya sebatas berorientasi pada pertumbuhan ekonomi.
"APBN tidak bersentuhan dengan rakyat, kecuali jika sebatas pada pertumbuhan ekonomi saja, yang dibuktikan dengan tetap mempertahankan stabilitas pada belanja pegawai dan barang," ujarnya, di Restoran Bumbu Desa Cikini, Senin (10/3/2014).
Ketidakberpihakan DPR, lanjutnya, juga tercium dari persetujuan DPR terhadap kebijakan pemerintah dalam menurunkan subsidi energi, sementara hal itu tidak diimbangi dengan kenaikan anggaran kesejahteraan sosial.
Alokasi anggaran sektor pertanian hanya berkisar 3 sampai 4 persen dari total APBN, padahal sektor tersebut menyerap sekurang-kurangnya 55 persen dari total tenaga kerja di Indonesia.
"Sementara setiap tahun selalu ada saja penarikan pinjaman dari proyek baru" pungkasnya.
Tidak ada upaya DPR, lanjutnya lagi, untuk menahan atau menolak penarikan pinjaman hutang baru pemerintah. Padahal cicilan utang baru pemerintah telah menyedot 20 persen dana APBN.
Pasalnya, fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai produk kebijakan anggaran belanja tidak bersentuhan dengan rakyat, kecuali hanya sebatas berorientasi pada pertumbuhan ekonomi.
"APBN tidak bersentuhan dengan rakyat, kecuali jika sebatas pada pertumbuhan ekonomi saja, yang dibuktikan dengan tetap mempertahankan stabilitas pada belanja pegawai dan barang," ujarnya, di Restoran Bumbu Desa Cikini, Senin (10/3/2014).
Ketidakberpihakan DPR, lanjutnya, juga tercium dari persetujuan DPR terhadap kebijakan pemerintah dalam menurunkan subsidi energi, sementara hal itu tidak diimbangi dengan kenaikan anggaran kesejahteraan sosial.
Alokasi anggaran sektor pertanian hanya berkisar 3 sampai 4 persen dari total APBN, padahal sektor tersebut menyerap sekurang-kurangnya 55 persen dari total tenaga kerja di Indonesia.
"Sementara setiap tahun selalu ada saja penarikan pinjaman dari proyek baru" pungkasnya.
Tidak ada upaya DPR, lanjutnya lagi, untuk menahan atau menolak penarikan pinjaman hutang baru pemerintah. Padahal cicilan utang baru pemerintah telah menyedot 20 persen dana APBN.
(gpr)
